Diduga Langgar UU No 7 Tahun 2017, BPP DKI Jakarta Laporkan Rudiantara ke Bawaslu - INDONESIA One

Minggu, 03 Februari 2019

Diduga Langgar UU No 7 Tahun 2017, BPP DKI Jakarta Laporkan Rudiantara ke Bawaslu

   Diduga Langgar UU No 7 Tahun 2017, BPP DKI Jakarta Laporkan Rudiantara ke Bawaslu



INDONESIAOne.ID ■ Badan Pemenangan Provinsi DKI Jakarta Prabowo - Sandi secara resmi telah melaporkan Menkominfo Rudiantara ke Bawaslu DKI Jakarta terkait atas pernyataannya dalam acara Internal Kemenkominfo, kemarin.

"Alhamdulillah, kita telah laporkan dan semoga Bawaslu bisa menindak lanjutinya," kata Taufiq Hidayat, mewakili BPP DKI Jakarta, hari ini. (3/2).

Taufiq menjelaskan, laporan tersebut guna mensikapi pernyataan Rudiantara pada tanggal 31 Januari 2019, Pukul 16.28 WIB dalam dalam acara Kominfo Next yang berlangsung di Hall Basket Senayan, Jakarta.

Dalam acara tersebut, imbuh Taufiq, Menkominfo Rudiantara mengeluarkan pernyataan membuat heboh Netizen di berbagai sosial media lantaran pernyataan tersebut mengandung unsur Politis dan mengarah kepada salah satu Paslon Capres dan Cawapres berupa :

- "Bu... Bu... Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa?,"
- "Bukan yang keyakinan ibu? Ya sudah makasih,"

Bahwa atas statment tersebut, patut diduga bahwa Sdr. Rudiantara selaku Menkominfo (Pejabat Negara) telah melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Pasal 282, menurut Taufiq, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungtkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Dugaan pelanggaran juga termaktub dalam Pasal 547. "Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)," kata Taufiq dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat yang lalu.

Taufiq menambahkan, bahwa apa yang dilakukan oleh Rudiantara selaku pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye, sehingga statement terlapor menggiring opini seakan ASN tidak boleh memilih Nomor 02 dikarenakan yang menggaji ASN ialah Pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Capres 01, Jokowidodo, padahal perlu diketahui bahwa ASN digaji oleh negara dari alokasi pajak yang diambil dari rakyat dan lainnya, pemerintah hanyalah pelaksana fungsi dari negara.

Seperti diektahui, Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Seiring dengan pelaksanaan proses pemilu, berbagai masalah dilapangan kerap kali terjadi seperti halnya dengan pelanggaran pemilu, dengan banyaknya pelanggaran pemilu yang terjadi maka penyelenggara pemilu harus sesegera mungkin untuk menyikapi berbagai pelanggaran pemilu untuk terciptanya pemilu yang bersih, adil dan berintegritas.

 ■ Rasyid


BERITA LAINNYA

loading...

BERITA TERBARU

© Copyright 2017 INDONESIA One | All Right Reserved