Bawaslu Jayapura Gelar Sosialisasi Pemilu Bagi Penyandang Difabel - INDONESIA One

Senin, 08 April 2019

Bawaslu Jayapura Gelar Sosialisasi Pemilu Bagi Penyandang Difabel

  Bawaslu Jayapura Gelar Sosialisasi Pemilu Bagi Penyandang Difabel


INDONESIAOne.ID ■ Memasuki massa pencoblosan Pileg dan Pilpres 2019 yang akan dilaksanakan serentak pada 17 April 2019. Bawaslu Kota Jayapura mengadakan Sosialisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas dan Pengawasan Pemilu Partisipasi Bersama Komunitas Difabel Kota Jayapura bertempat di Hotel Grand Talent Kota Raja. Jumat (5/4/2019).

Kepada para peserta Rinto Pakpahan dari Bawaslu Kota Jayapura memaparkan bahwa penyandang disabilitas bisa memilih di tempat khusus sehingga hak mereka ini tersalurkan. “Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pasal 5 dengan tegas menjelaskan mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara, terlepas dari kekurangan mereka sebagai penyandang disabilitas,” kata Rinto Bawaslu Kota Jayapura.

Menurut Rinto Bawaslu Kota Jayapura, pada Pemilu 2019 ini jumlah TPS bertambah menjadi dua kali lipat. Kita meminta semua TPS ini sebanyak 1262, kata dia untuk akses yang lebih mudah bagi saudara-saudara kita yang difabel.

“Kita tidak bisa juga memaksakan hal itu bahwa saudara kita yang memakai kursi roda ini akan naik tangga di TPS itu kan tidak bisa,” jelas Rinto Bawaslu Kota Jayapura.

Sementara ditempat yang sama Robi Ketua Komunitas Difabel menyampaikan bahwa pernah terjadi di SD Pim salah satu pemilihnya adalah penyandang disabilitas yang memakai kursi roda, namun pada saat diangkat malah kursi roda nya rusak.

“Dia mau menyalurkan hak suaranya tapi malah merugikan diri sendiri. Tapi nanti kemungkinan ada TPS khusus buat penyandang disabilitas nanti,” paparnya.

Bawaslu Kota Jayapura harus kordinasi ke KPU. Pertama kami rasa kemungkinan tidak bisa, masih kata Rinto tidak bisanya begini bahwa Form A5 memang betul H-7 kami masih berikan kesempatan, tetapi apakah teman ini masih mau mengurus E-KTP atau tidak kita tidak tau, memang kita upayakan adalah bagamana mereka harus memiliki E-KTP, karena mereka ada 700 orang tapi yang terdata hanya sebanyak 162 orang.

“Saya coba kasih pemahaman ke mereka atau teman teman difabel bahwa mereka memiliki hak yang sama diluar dari kekurangan mereka. Siapapun yang memiliki kekurangan hak mereka sama prinsip kita kan satu orang satu suara,” ucapnya.

Satu orang memiliki suara di saat 700 orang berfikiran bahwa suara saya ini tidak berguna, biarlah orang lain yang memilih dan hilanglah 700 suara itu. “Jika di manfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab bisa jadi satu kursi di dewan dan akhirnya sayang juga kalau suara ini tidak terakomodir karena itu berarti kita mengkhianiati konstitusi itu sendiri,” katanya. (rls)

BERITA LAINNYA

loading...

BERITA TERBARU

© Copyright 2017 INDONESIA One | All Right Reserved