Ijtima Ulama 3 Minta KPU dan Bawaslu Diskualifikasi Pasangan 01 - INDONESIA One

Kamis, 02 Mei 2019

Ijtima Ulama 3 Minta KPU dan Bawaslu Diskualifikasi Pasangan 01

 Ijtima Ulama 3 Minta KPU dan Bawaslu Diskualifikasi Pasangan 01





Para ulama yang tergabung dalam Ijtima Ulama 3 meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan atau mendiskualifikasi calon presiden dan wakil presiden 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Mereka menyatakan hal itu dalam Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor (Rabu (01/05).

Ustadz Yusuf Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama mengatakan, "telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019."

Prabowo yang juga hadir dalam acara mengatakan bahwa kesimpulan pertemuan "cukup komprehensif dan tegas."

Ustadz Bachtiar Natsir menyebut kehadiran ulama justru untuk apa yang dia sebut sebagai upaya "meredam" suara-suara pendukung capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menganggap ada kecurangan pada penyelenggaraan pemilu tahun ini.

"Posisi kami harusnya diapreasiasi, karena ada arahan (dalam forum agar pendukung Prabowo) tenang, aman, tidak boleh ada chaos," kata Bachtiar.

Berikut Hasil Keputusan Ijtima Ulama III yang dibacakan oleh Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Yusuf Martak di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5).

Rekomendasi Ijtima Ulama III:

1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat tersitruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilu 2019.

2. Mendorong dan meminta kepada BPN Prabowo-Sandiaga untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pilpres 2019.

3. Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan pembatalan/diskualifikasi paslon capres cawapres 01.

4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar'i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan/diskualifikasi paslon capres cawapres 01 yang melakukan kecurangan dan kejahatan dalam pilpres 2019.

5. Memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amar makruf nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum demi menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.

BERITA LAINNYA

loading...

BERITA TERBARU

© Copyright 2017 INDONESIA One | All Right Reserved