KRIMINAL

Minggu, 21 Juli 2019

Pembangunan Gedung Karantina Pertanian Semarang Di Police Line, Wawan Sutian Bakal Layangkan Somasi

  Pembangunan Gedung Karantina Pertanian Semarang Di Police Line, Wawan Sutian Bakal Layangkan Somasi

INDONESIAOne.Id ■ Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang, drh. Wawan Sutian, M.Si bakal tuntut balik pihak oknum Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Jawa Tengah yang telah mem-police line pembangunan gedung pelayanan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 81 Semarang.

Menurutnya, police line yang dipasang pihak Krimsus Polda Jateng sangat tidak etis dan terkesan berpihakan atas aduan PT. Katama Surya Bumi.

“Ya, kami akan tuntut balik mereka, tindakan polisi-polisi itu sangat tidak etis, nggak ada surat pemberitahuan terlebih dahulu. Meski hanya di-police line delapan jam, tapi kami marasa tidak dihargai. Seharusnya mereka konfirmasi dulu dong, dan jangan seperti itu. Kami tegaskan bahwa pembangunan balai karantina itu sesuai prosedur,” kata Wawan melalui selulernya saat dihubungi media ini, Jum’at (19/7/2019).

Ia juga menjelaskan soal pengadaan tanah untuk pembangunan gedung sudah sejak lima tahun yang lalu, dan terbeli tahun 2018. Bahkan Wawan juga merinci soal pengadaan tanah itu telah mendapatkan pengawalan TP4D Kejati Jateng.

“Semua tidak ada masalah, dan kembali saya katakan pembangunan balai karantina ini sesuai prosedur. Jadi kalau mau di korek-korek silahkan saja, pada intinya kami menjalankan semuanya itu tidak ada aturan yang kami langgar,” papar Wawan.

Wawan juga menyebut cairnya anggaran memang di tahun 2019 meski pengajuan anggaran yang dimaksud pada tahun 2018 lalu.

“Begini ya, awalnya perencanaan itu kan konsultan perencana mengajukan pilihan pondasi dengan tiang pancang. Lalu kami meminta pendapat warga setempat, dan warga meminta agar pembangunan tidak menimbulkan kebisingan, hingga akhirnya kami kembali berhati-hati memilih konstruksi,” jelasnya.

Melalui keterangan Wawan, pihaknya ditawarkan konstruksi Jaring Rusuk Beton (JRB) Pasak Vertikal, dinilai sebagai penyempurnaan dari KSLL (Konstruksi Sarang Laba-Laba – red), konstruksi bangunan bawah yang holistik. Bahkan yang mengesankan adalah konstruksi ini dibuat oleh anak bangsa sendiri.

“Kami juga sangat berhati-hati dalam memilih aspek legal konstruksilah, karena konstruksi JRB Pasak Vertikal telah ada hak patennya, terdaftar kok hak patennya, dan ada nomor ID patennya juga,” ungkap Wawan.

Wawan juga menuding aduan PT. Katama Surya Bumi ke Krimsus Polda Jateng telah memunculkan permasalahan tersebut, karena PT tersebut telah mengklaim (mengaku-ngaku) sebagai pemilik Hak Paten JRB Pasak Vertikal, namun faktanya konstruksi JRB Pasak Vertikal ada penemunya dan masih hidup hingga sekarang. “Penemu sekaligus pemilik Hak Paten JRB Pasak Vertikal itu yang benar adalah Ir. Ryantori, beliau masih ada dan sehat, dan satu lagi Ir. Sutjipto yang sudah meninggal dunia,” ulas Wawan.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng akan periksa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan gedung Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang di jalan Jenderal Sudirman No 81. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jateng, Kombes Pol Hendra Suhartiyono membenarkan adanya aduan dari PT. Katama Surya Bumi terkait dugaan pelanggaran hak paten yang dilakukan oleh pelaksana proyek pembangunan gedung Balai Karantina Pertanian Semarang yaitu PT. JAI.

Bahkan Hendra Suhartiyono juga mengatakan hanya sebagian kontruksi memakai rusuk beton yang dikombinasikan dengan jaring laba-laba. Menurut Hendra penggunaan kontruksi tersebut juga harus ada izin dari pemilik hak patennya.

Dirinya juga menyebut tidak semua area dipasang police line. Hanya ada beberapa kontruksi yang dipasang police line. “Jadi masih tetap dibangunlah, dan tidak ada pemberhentian pembangunan,” ujar Hendra.

Dikatakannya, Polda Jateng masih akan mendatangkan ahli kontruksi dengan menggandeng Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Semarang untuk saksi ahli konstruksi, meski diakuinya belum ada penunjukkan dari Untag dan Unnes untuk saksi ahli. “Kami sudah bersurat ke mereka,” singkatnya. Hendra juga menyebut pada kasus tersebut terdapat unsur pidana. Hal ini tercantum pada pasal 161 UU Hak Paten.

Sementara pemilik Hak Paten JRB Pasak Vertikal, Ir. Ryantori membenarkan apa yang dikatakan Kepala Balai Karantina Pertanian Semarang, Wawan Sutian, bahwa dirinya (Ryantori – red) adalah penemu sekaligus pemilik hak paten yang dimaksud. Hal itu sesuai dengan surat Hak Paten terdaftar tahun 1979 Nomor 7191 (KSLL), dan Paten di tahun 2004 dengan ID No. 0 018 808 (perbaikan KSLL), lalu Paten tahun 2016, dengan ID No.043873 (Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal).

“Kami menyayangkan tindakan polisi yang tidak professional, harusnya polisi menjadi pengayom masyarakat, tapi ini tidak, langsung maen police line ajah,” kata Ryantori di Jakarta, Kamis (18/7/2019) malam.

Ryantori juga menyesalkan tidak adanya konfirmasi dari pihak terkait. Tindakan sembrono oknum polisi itu terlihat seakan-akan polisi menyudutkan dan langsung menuduh pihak Balai Karantina Pertanian Semarang maupun pelaksana konstruksinya dan pemilik hak paten bersalah.

“Saya katakan penemu dan pemilik Hak paten itu saya. Kan aneh… penemu kok dituduh menjiplak temuannya sendiri. Kembali saya pertegas ya, pemilik hak paten itu bukan punya PT. Katama Surya Bumi, justru PT itu yang mengklaim dan mengaku-ngaku pemilik hak paten milik saya,” tegas Ryantori.

Ryantori justru kembali pertanyakan kinerja kepolisian Polda Jawa Tengah atas tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar terhadap pembangunan Balai Karantina Pertanian Semarang dan menuding dirinya sebagai pemilik hak Paten yang bersalah.

“Kalau yang dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jateng kan mengkasuskan atas aduan PT. Katama Surya Bumi atas konstruksi dan hak patennya. Bahkan polisi juga mengatakan terdapat unsur pidana pasal 161 UU Paten. Jadi, saya pribadi siap menjelaskan dan mengungkap kebenarannya, karena sayalah penemu dan pemilik hak paten itu. Lalu unsur pidana pasal 161 UU patennya dimana? Justru Polisi harus periksa kembali PT. Katama Surya Bumi yang sudah mengaku-ngaku sebagai pemilik hak Paten,” ujar Ryantori. (wl/rls)

Sabtu, 20 Juli 2019

Usut Kasus Korupsi Kepala Daerah, KPK Jangan Masuk Angin


Dengan  ditetapkannya dua kepala daerah di Riau yaitu Zul As dari Kota Dumai dan Amril Mukminin dari Kabupaten Bengkalis, menjadi preseden buruk bagi bumi Lancang Kuning. Dan tentunya ini akan membuat Marwah Provinsi Riau menjadi buruk di mata nasional. Apalagi sebelumnya Riau telah menghasilkan hattrick gubernur yang terlibat korupsi.

Sangat memprihatinkan. Jumlah kepala daerah terjerat kasus korupsi terus meningkat. Bahkan jumlahnya sudah mencapai ratusan orang. Walaupun sudah banyak yang ditangkap KPK, namun ternyata tak membuat para kepala daerah berhenti ‘menilep' uang rakyat.

Meski sudah ratusan yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara, tetap saja para kepala daerah (gubernur, bupati, walikota dan wakil-wakilnya) masih nekad melakukan tindak pidana korupsi. Publik tentu mengutuk kepala daerah yang tega melakukan perbuatan amoral tersebut.

Disisi lain, tindakan penanganan KPK ternyata tak membuat kepala daerah dan pejabat negara lainnya kapok menerima suap, melakukan tindak pidana korupsi. Seakan-akan mereka tidak ada takutnya masuk penjara.

Apakah yang terjadi sehingga para kepala daerah melakukan pelanggaran hukum? Apalagi jumlahnya sangat banyak. Dan disaat KPK terus memberantas kasus korupsi, disaat itu pula para kepala daerah dengan ganasnya 'menilep' uang rakyat. Seakan tidak ada rasa malu dan rasa takut melakukan itu semua.

Untuk mencegah korupsi, sudah saatnya para kepala daerah koruptor diberikan hukuman maksimal, 20 tahun. Selain itu hak politiknya harus dicabut. Pencabutan hak politik ini merupakan instrumen yang bisa dipakai sebagai salah satu upaya memberikan efek jera.

Selain itu, hakim perlu memiskinkan para koruptor. Dengan memaksimalkan perampasan aset dan pengembalian kerugian negara. Juga mendorong agar pasal pencucian uang juga diterapkan terhadap kepala daerah yang melakukan korupsi.

Kita tentu saja miris dengan korupsi yang terjadi di negeri ini. Mulai dari yang kecil-kecil, recehan, sampai korupsi massal atau korupsi berjamaah.

Terkait dengan status tersangka dua kepala daerah di Riau, langkah penyidik KPK yang belum menahan tersangka yang dituduh terlibat korupsi seperti tindakan "penyanderaan".

Kami apresiasi kepada KPK dan perlu
mengingatkan penyidik KPK harus mengedepankan kehati-hatian saat menetapkan status tersangka kasus korupsi. Sehingga tidak menimbulkan tuduhan lembaga anti rasuah tersebut masuk angin. Ini semua dilakukan agar tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap kinerja KPK dalam menangani perkara korupsi.

 Opini : Didik Arianto

Jumat, 19 Juli 2019

Warga Arso 2 Secara Sukarela Serahkan Senjata Api dan Munisi Kepada Satgas Yonif PR 328 Kostrad


INDONESIAOne.Id ■  Warga Arso 2 Kabupaten Keerom, Papua menyerahkan senjata api organik jenis Mauser beserta amunisinya kepada Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (Satgas Pamtas RI-PNG) Yonif PR 328/DGH Kostrad di Pos Komando Utama (Kout) KM 31, Keerom, Selasa (16/7).

Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif PR 328/DGH Kostrad, Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han), menyampaikan penyerahan senjata api itu dilakukan dengan sukarela oleh warga berinisial NW (48 tahun) yang diterima langsung oleh Wadan Satgas Kapten Inf Masrul.

"Senjata api organik itu berjenis Mauser dengan Nomor Senjata 2737 beserta 1 buah magasin dan 9 butir amunisi terdiri dari 3 butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm, 5 butir amunisi karet kaliber 5,56 mm dan amunisi hampa kaliber 5,56 mm," kata Mayor Inf Erwin, Kamis (18/7).

Mayor Inf Erwin menjelaskan, beberapa waktu lalu anggota Pos Kout melakukan anjangsana di kediaman NW dan membantu memperbaiki kandang ayam yang merupakan satu-satunya mata pencaharian NW, lalu melakukan pengobatan kepada keluarganya.

"Menurut pengakuan, NW merasa sangat terbantu dengan kehadiran Satgas sehingga dengan sukarela menyerahkan senjata api. Sementara senjata api itu sudah turun-temurun dari keluarganya dan biasa dipakai untuk berburu rusa," ujar Mayor Inf Erwin.

Mayor Inf Erwin mengatakan, ini merupakan tindak lanjut pendekatan Satgas secara humanis terhadap masyarakat dalam rangkaian operasi pengamanan wilayah perbatasan, sebab menyimpan senjata api selain melanggar hukum juga dapat membahayakan warga sekitar.

"Kami pun menghimbau kepada masyarakat lainnya yang masih memiliki atau menyimpan senjata api dapat segera menyerahkan kepada aparat terkait," imbuh Mayor Inf Erwin.

■ Ririn/Penkostrad 

Rabu, 17 Juli 2019

Lakukan Sweeping, Satgas Yonif PR 328 Kostrad Amankan Ratusan Miras Ilegal

  Lakukan Sweeping, Satgas Yonif PR 328 Kostrad Amankan Ratusan Miras Ilegal

INDONESIAOne.Id ■ Dalam rangka mencegah peredaran barang-barang ilegal yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-PNG, personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif PR 328 kostrad berhasil mengamankan ratusan Miras ilegal yang didapat dari hasil pelaksanaan sweeping.

Disampaikan oleh Dansatgas Pamtas Yonif PR 328 Kostrad, Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han) pada Selasa (16/07), bahwa pelaksanaan sweeping dilakukan oleh jajaran personelnya di pos masing-masing yang dilakukan selama beberapa hari.

“Selama pelaksanaan sweeping yang dilakukan oleh jajaran pos-pos dari awal bulan Juli sampai dengan pertengahan bulan Juli (5 juli-16 Juli), Satgas kami berhasil mengamankan 115 botol Miras ilegal yang dibawa oleh masyarakat dan juga mengamankan supir yang membawa kendaraan dalam keadaan mabuk,” ucap Mayor Inf Erwin.

“Jajaran Pos yang mengamankan Miras ilegal diantaranya Pos Muara Tami 41 botol, Pos Nafri 12 botol, Pos Kout Km 31 7 botol, Pos Mosso 24 botol dan Pos Kotis 31 botol termasuk mengamankan pengendara mobil yang terpengaruh minuman keras. Semua dilakukan di jalan-jalan penghubung/Trans antara perbatasan menuju Kota maupun sebaliknya,” tambahnya.

Kegiatan sweeping ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi peredaran barang-barang secara ilegal termasuk minuman keras, “Kami komitmen sesuai dengan peraturan Gubernur Papua yang melarang peredaran Miras di Papua khususnya wilayah perbatasan. Kami juga tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjauhi Miras karena berakibat buruk terhadap kondisi kesehatan, apalagi membawa kendaraan dalam pengaruh alkohol tentu sangat berbahaya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” Pungkas Dansatgas.

■ Boy/penkostrad

Jumat, 12 Juli 2019

Kerap Terjadi Pencurian, Satgas Pamrahwan Bangun Pagar Gereja Khatolik Kota Mulia

  Kerap Terjadi Pencurian, Satgas Pamrahwan Bangun Pagar Gereja Khatolik Kota Mulia

INDONESIAOne.Id ■ Satgas Pamrahwan Yonif MR 412/BES Kostrad yang dipimpin oleh Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Satgas, Kapten Inf Yohanes Nurbiyanto dalam pelaksanaan pembuatan pagar pengaman untuk gereja Katholik St. Petrus Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Selasa (09/07/2019).

Gereja Katholik St. Petrus Mulia di Puncak Jaya merupakan salah satu gereja yang digunakan oleh personel Satgas Pamrahwan untuk melaksanakan Misa Minggu selama pelaksanaan tugas, namun sekitar awal bulan Juni gereja tersebut menjadi sasaran pencurian oleh beberapa oknum warga Kota Mulia yang mengira bahwa di dalam gereja tersebut menyimpan beberapa benda berharga sehingga beberapa jendela dan atribut gereja mengalami kerusakan.

Atas kejadian tersebut, Pasiter Satgas Yonif MR 412/BES Kostrad melakukan koordinasi dengan Pastur gereja yaitu Pastur M Sitanggang Projo untuk bekerjasama dengan Satgas Pamrahwan Yonif MR 412/BES Kostrad dalam membangun pagar pengaman dan pintu gerbang untuk gereja sehingga dapat mencegah kejadian serupa dan memberikan rasa aman bagi penghuni gereja yaitu guru-guru PAUD Anggrek yang semuanya adalah wanita.

BACA JUGA : ABG Ini Dicekoki Narkoba Lalu Diperkosa 

Dalam proses pengerjaanya memakan waktu 1 minggu untuk membuat pagar yang mengelilingi gereja sepanjang 100 meter dan pintu gerbang gereja, yang merupakan hasil kerjasama antara personel Kotis Satgas Pamrahwan Yonif MR 412/BES Kostrad dan umat gereja Katholik St. Petrus Mulia.

“Saya mewakili umat gereja Katholik St.Petrus Mulia memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapten Inf Yohanes beserta anggota yang berkenan memberikan bantuan kepada kami untuk memberikan pengamanan kepada gereja kami,” ujar Pastur M Sitanggang Projo.

Dia mengatakan, "Saya selaku Pastur gereja tidak berdomisili di Kota Mulia namun menetap di Ilaga tempat gereja Paroki berada sehingga pengawasan kepada gereja ini sangat minim, dan gereja hanya dihuni oleh para guru-guru PAUD Anggrek yang semuanya perempuan yang sering diganggu oleh masyarakat yang mabuk dan merusak gereja,”.

Kami berharap, lanjutnya, dengan adanya pagar dan pintu gerbang ini, keamanan gereja dan penghuninya makin terjaga sehingga pelayanan kami terhadap umat Katholik di Kota Mulia ini dapat berjalan lancar tanpa gangguan apapun.

"Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian Satgas Pamrahwan Yonif MR 412/BES Kostrad kepada kami semoga selalu diberkati oleh Tuhan YME dalam setiap penugasannya di Kabupaten Puncak Jaya dan diberikan keselamatan sampai pulang ke Jawa nantinya.” Ucap Pastur Gereja Katholik St. Petrus Mulia Pastur M Sitanggang Projo.

■ Boy / Penkostrad

Kamis, 11 Juli 2019

Satgas Yonif 734 Berhasil Cegah Human Trafficking di Morotai Utara

   Satgas Yonif 734 Berhasil Cegah Human Trafficking di Morotai Utara

INDONESIAOne.Id ■ Dalam rangka menunaikan tugas kemanusian, Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS berhasil mencegah perdagangan manusia (Human Trafficking) di Morotai Utara,

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) Yonif 734/SNS Letkol Inf Edwin Charles, dalam rilis tertulisnya di Maluku Utara, Rabu (10/7/2019).

Edwin menjelaskan, sumber terjadinya Human Trafficking adalah karena kemiskinan. Dalam kondisi demikian, mereka akan mudah terbujuk untuk berbuat kejahatan atau menjadi korban Trafficking.

Seperti kasus yang menimpa keluarga Fatsia, tutur Edwin, karena alasan pekerjaan dia pun merelakan anaknya untuk dibawa orang tak dikenal. Namun atas kesigapan personel Satgas, para pelaku berhasil diamankan. 

Diungkapkan Edwin, penangkapan itu berawal dari adanya laporan warga bernama Fatsia Jumati (47) kepada Pos Kao Satgas Yonif 734 pada Selasa (9/7/2019) malam. Dalam laporannya, Fatsia merasa telah dibohongi oleh Josi Badodo (44) warga Ds. Takawi Morotai Utara, dan Dedy Enginin (42) warga Desa Tunuo, Kecamatan Kao Utara.

“Keduanya datang ke rumahnya untuk mengadopsi anak gadisnya untuk dirawat dan disekolahkan. Mereka juga memberi janji akan memenuhi segala keinginannya dan memberikan uang 1 juta,” katanya.

Bahkan, menurut laporan Fatsia, ujar Edwin, mereka meminta nomer rekening dan berjanji akan mentransfer sebesar 10 juta. Tergiur dengan tawaran tersebut, Fatsia Jumati bersedia menyerahkan anaknya untuk dirawat dan dibesarkan. Namun setelah dipikir kembali bahwa dirinya baru mengenal kedua pelaku, sehingga Fatsia curiga anaknya akan dipekerjakan, dan akhirnya melaporkan ke Pos Kao Satgas Yonif 734/SNS.

“Karena baru kenal, Fatsia kemudian curiga, akhirnya laporan ke Satgas,” ujarnya.

Berdasarkan laporan tersebut, kata Edwin, kemudian ia memerintahkan jajarannya yang berada di sepanjang pos melacak dan mencari pelaku.

Sekira pukul 23.00 WIT, Danpos III/Tetewang Sertu Wahyudin Wahab bersama dua personel pos berhasil mengamankan satu unit kendaraan jenis pickup Nopol DB 8386 OC warna hitam yang dikendarai oleh para pelaku dan mengangkut dua orang yang diduga korban Human Trafficking, yaitu JW (13) dan NS (19).

“Dua jam pasca menerima laporan, akhirnya kedua pelaku beserta korban berhasil diamankan personel Satgas. Selanjutnya mereka digiring ke Pos Satgas III/Tetewang untuk dimintai keterangan,” kata Edwin

Dalam keterangannya, kedua pelaku tersebut mengatakan bahwa kedua gadis belia itu akan dibawa ke Manokwari Papua untuk dipekerjakan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, mereka pun dibawa ke Polsek Kao.

Dari hasil pemeriksaan sementara pihak kepolisian, lanjut Edwin, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengarah pada Human Trafficking.

“Kasus seperti ini cukup memprihatinkan, mengingat laporan awal dari ibu korban bahwa mereka tidak saling kenal sebelumnya,” terangnya.

Kasus Human Trafficking dengan modus seperti ini sudah sering terjadi di berbagai daerah, dan paling banyak menyasar anak-anak gadis dibawah umur.

“Mereka dipaksa dipekerjakan di tempat- tempat hiburan malam yang menjurus ke arah praktek prostitusi,” tegas Dansatgas.

Atas kejadian ini, Edwin pun mengharapkan agar dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat Maluku Utara, agar tidak mudah percaya dengan orang yang tidak dikenal dan menjanjikan sejumlah uang maupun janji manis lainnya.

“Saya telah memerintahkan kepada seluruh personel Satgas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus juga membantu kesulitan masyarakat sehingga kehadiran kami dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya.  (Dispenad).

Selasa, 09 Juli 2019

Cegah Peredaran Narkoba Lewat Jalur Laut, Patroli Di Wilayah Pesisir Ditingkatkan

Cegah Peredaran Narkoba Lewat Jalur Laut, Patroli Di Wilayah Pesisir Ditingkatkan

INDONESIAOne.Id ■ Mencegah peredaran narkoba lewat jalur laut di wilayah Aceh Timur khususnya di Kecamatan Peureulak Kota, Babinsa Koramil 04/Peureulak Kodim 0104/Aceh Timur Serda Yeni Iswantoro melaksanakan patroli di daerah pesisir, yang bertempat di Desa Leuge, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (09-07-2019).

Kepada Tim Media Center Kodim 0104/Atim Danramil 04/Plk Kapten Inf Hamdani mengatakan bahwa, guna mencegah peredaran narkoba di masyarakat kami kerahkan para Babinsa untuk giat melaksanakan patroli. Kita juga giat melakukan siskamling dan pembinaan masyarakat di sana, ”ujarnya.

Lanjutnya, kedepan kami akan bekerjasama dengan tiga pilar yang terdiri dari Koramil 04/Plk, Polsek Peureulak Kota dan Aparatur Kecamatan Peureulak Kota, diharapkan mampu mewujudkan Peureulak Friendly City bebas narkoba.

“Kita adakan kerjasama dengan Tiga Pilar lewat patroli keliling. Kita juga selalu koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam setiap kegiatan. Jadi, jika masyarakat temukan kasus narkoba, bisa lapor ke babinsa, nanti kita teruskan ke kepolisian, “jelasnya lagi.

Terakhir, ia pun mengungkapkan, pihaknya akan menyiapkan babinsa setiap kelurahan. Agar upaya pencegahan peredaran narkoba di Kota Peureulak tidak hanya menjadi tanggung jawab Kodim 0104/Atim dan Polres Aceh Timur saja, tetapi semua elemen masyarakat, “tegasnya.

“Saya juga berharap, peran serta dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk tokoh pemuda lewat karang taruna, ”tandasnya.



Sabtu, 06 Juli 2019

Satgas Kostrad Razia Miras Di Kota Sarmi, Hasilnya Mengejutkan !

  Satgas Kostrad Razia Miras Di Kota Sarmi, Hasilnya Mengejutkan !

INDONESIAOne.Id ■ Diduga sering terjadi tindak kriminal akibat mengkonsumsi minuman keras, Satgas 755/Yalet Kostrad menggelar razia Miras bersama Polres Kota Kabupaten Sarmi.

Disampaikan oleh Danyonif 755/Yalet Kostrad, Mayor Inf Agus Rediyanto, S.E dalam rilis tertulisnya di Merauke, Jum'at (4/7/2019).

"Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan dari hasil informasi dan laporan masyarakat yang belakangan ini banyak terjadi tindak kriminal yang sangat meresahkan warga kota sarmi," terangnya.

"Diduga peningkatan tindak kriminal yang terjadi di wilayah tersebut disebabkan karena faktor mengkonsumsi Miras oplosan yang diproduksi oleh masyarakat lokal biasa disebut minuman bobo," jelasnya.

"Tidak perlu waktu lama razia ini  mengarah ke salah satu kampung di pesisir pantai Sawer Kabupaten Sarmi,  dimana Miras oplosan banyak ditemukan dan beredar di kampung tersebut," tambahnya.

"Dalam Razia gabungan ini, Satgas Yonif 755/Yalet Kostrad berhasil mengamankan pelaku pembuat Miras dan barang bukti alat pembuat Miras beserta puluhan liter Miras oplosan yang sudah dikemas dalam ember maupun jirigen untuk siap di edarkan," pungkasnya.

Terlihat dalam kegiatan ini, anggota Satgas pun kembali memberikan penekanan dan arahan kepada masyarakat tentang efek samping dan bahayanya apabila mengkonsumsi Miras karena dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat umum. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi respon yang sangat baik dari masyarakat Kabupaten Sarmi maupun dari pemerintah setempat.

Sementara itu salah satu warga mengungkapkan, bahwa warga berharap dengan adanya razia gabungan yang dilakukan TNI-Polri tersebut dapat mengurangi bahkan tidak ada lagi tindak kriminal yang dilakukan oleh oknum masyarakat akibat mengkonsumsi Miras, sehingga warga tidak perlu lagi resah dan bisa beraktifitas dengan aman.

■ Fathin Rahmayani/Penkostrad

Bawa Ratusan Bibit Ganja, Pria Ini Diamankan Satgas Pamtas

Bawa Ratusan Bibit Ganja, Pria Ini Diamankan Satgas Pamtas

INDONESIAOne.Id ■ Mendekati akhir penugasan, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif PR 328/DGH Kostrad terus konsisten melaksanakan pencegahan terhadap peredaran barang-barang terlarang dan ilegal dengan melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan setiap orang yang datang ke wilayah perbatasan.

Saat dilakukan pemeriksaan rutin, Personel Satgas mengamankan seorang pria yang membawa ratusan bibit ganja didalam tasnya, pada Kamis (04/07) lalu.

Disampaikan oleh Dansatgas Pamtas Yonif PR 328/DGH Kostrad, Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han) bahwa, kejadian bermula saat personel Satgas Pos Kotis melakukan pemeriksaan rutin terhadap pengunjung yang akan kembali ke Jayapura.

“Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan benda yang dibungkus plastik hitam dan saat dibuka terdapat ratusan bibit ganja yang siap ditanam,” ujar Mayor Inf Erwin.

“Pelaku bernama Gabriel Sal (32 Th) Warga Waris saat kami dalami mengatakan, bibit ganja tersebut diperoleh melalui temannya yang merupakan warga PNG,” ucapnya.

“Sekitar 128 bibit ganja siap tanam dengan berat 15 gram, menurut keterangannya bibit ganja tersebut akan ditanam di Waris dan nantinya akan dijual,” tambahnya.

Wilayah perbatasan memang kerap sekali dijadikan tempat untuk mengedarkan Narkoba baik dari Indonesia ke PNG ataupun sebaliknya, berbagai modus pun kerap dilakukan untuk mengelabui personel Satgas

“Saya selalu tekankan kepada jajaran untuk teliti saat melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa,” tegas Dansatgas.

Dilanjutkan oleh Mayor Inf Erwin bahwa selama bertugas di perbatasan jajarannya telah mengamankan sebanyak 21.067 gr Ganja, “Satgas terus melakukan koordinasi dengan seluruh stake holder perbatasan (Pospol Skouw, Imigrasi, Bea Cukai) dan juga tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta BNN Kota Jayapura dalam memberantas Narkoba karena kita tahu sendiri Narkoba merusak generasi Bangsa,” tambahnya.

Untuk saat ini Pelaku dan barang buktinya sudah diserahkan kepada pihak Pospol Skouw batas untuk diproses lebih lanjut.

■ Fathin Rahmayani/Penkostrad

Rabu, 03 Juli 2019

Antisipasi Gangguan Keamanan di Perbatasan, Satgas Yonif PR 328 Kostrad Gelar Sweeping


INDONESIAOne.Id ■ Dalam rangka megantisipasi terjadinya gangguan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia dan PNG, personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif PR 328 Kostrad melaksanakan sweeping gabungan bersama dengan Pos Polisi perbatasan Skouw, Selasa (2/7).

Dansatgas Pamtas Yonif PR 328 Kostrad Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han) menyampaikan bahwa upaya ini dilakukan sehubungan dengan hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada tanggal 1 Juli.

“Untuk mencegah terjadinya gangguan di wilayah tugas operasi kami, bersama-sama dengan rekan Kepolisian perbatasan melaksanakan sweeping gabungan di sekitar perbatasan,” tuturnya.

Kegiatan sweeping dimulai dari pukul 04.30 Wit yang dipimpin oleh Lettu Inf Habdi dari Satgas Pamtas Yonif PR 328 Kostrad dan Iptu Kasrun, S.H. dari Pospol batas Skouw.

“Kegiatan sweeping dilakukan di poros Kampung Mosso menuju Distrik Muara Tami,” ucap Mayor Inf Erwin.

“Status saat ini masih siaga mengingat perkembangan situasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan melaksanakan kegiatan sweeping ini, diharapkan dapat mencegah dan memberikan rasa aman khususnya terhadap masyarakat yang berada di wilayah perbatasan,” tambahnya.

Selain melaksanakan sweeping, Mayor Inf Erwin juga menginstruksikan anggotanya untuk memperketat  penjagaan dan memeriksa setiap pelintas batas yang akan keluar dari Indonesia ke PNG ataupun sebaliknya.

“Setiap pelintas batas juga kami tingkatkan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa maupun setiap kendaraan yang menuju perbatasan juga kami lakukan pemeriksaan secara detail,” Pungkas Mayor Erwin.

■ Roy/Penkostrad

Selasa, 02 Juli 2019

Terjadi di Garut! Ayah Tega Hamili Anak


INDONESIAOne.Id ■ Seorang ayah biologis di Kabupaten Garut, Jawa Barat, memiliki hati untuk menghamili anak kandungnya. Sekarang, korban telah melahirkan bayi.

Kapolsek Malangbong, Iptu Abusono mengungkapkan bahwa ada kasus pencabulan. Pelecehan seksual dilakukan oleh UR untuk putrinya. Akibat ulah ini, korban melahirkan bayi mungil di rumah sakit (RSUD) Dr. Slamet Garut.

Sebelumnya, ibu korban sudah lama menceraikan tersangka UR, dan mereka tinggal di rumah yang sama.

"Setelah mengetahui siapa pelakunya, ibu korban, Minggu (23/6/2019) kemudian melaporkan kasusnya ke polisi," katanya, Selasa (7/2/2019).

BACA JUGA: Cara Menghilangkan Penghalang Jodoh 

Setelah memeriksa saksi dan korban, Abusono mengatakan, polisi kemudian menangkap UR. Tersangka segera diamankan di Markas Besar Kepolisian Malangbong untuk diproses lebih lanjut.

"Kami telah mengamankan tersangka UR dan kasus tersebut akan didelegasikan ke Unit Satreskrim PPA Polres Garres," kata Abusono.

Dia menjelaskan, berdasarkan kesaksian korban bahwa peristiwa pelecehan seksual telah terjadi sejak korban masih bersekolah, kelas 5 Sekolah Dasar.

"Setelah lebih dari empat tahun sebagai budak dari nafsu bejat ayah biologisnya, kasus itu baru terungkap setelah melahirkan seorang bayi," katanya. (R-09)

Jumat, 21 Juni 2019

Divif 1 Kostrad Selenggarakan Sosialisasi P4GN Cegah Bahaya Narkoba


INDONESIAOne.Id ■ Divisi Infanteri 1 Kostrad menyelenggarakan sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Satjar Divif 1 Kostrad tahun 2019 bertempat di Aula Madivif 1 Kostrad Cilodong, Depok, Kamis (20/6/19).

Kegiatan ini diikuti oleh 370 orang peserta terdiri dari Perwira Madivif 1 Kostrad, BPR 17 Kostrad, Yonif PR 328 Kostrad, Yonkav 1 Kostrad, Yonarhanud 1 Kostrad, Yonkes 1 Kostrad, Yonbekang 1 Kostrad, Yonarmed 10 Kostrad, Denma Divif 1 Kostrad, Denpal Divif 1 Kostrad, Ajen Divif 1 Kostrad dan Kikav 1 Kostrad.

Saat ini bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba telah meningkat secara signifikan dan meluas di setiap pelosok tanah air. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba semakin kompleks seiring dengan terungkapnya penderita HIV/AIDS yang berasal dari kelompok pengguna Narkoba dengan media suntik.

Diharapkan setelah mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN)  nanti, para peserta dapat memiliki bekal dalam membangun sikap mental dan jati diri prajurit Divif 1 Kostrad agar terbebas dari bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Aspam Kasad dalam hal ini diwakili oleh Kolonel Czi  Hariswanto, S.Sos. beserta Ketua Tim Terpadu dan Uji Petik P4GN Spamad, Asintel Kasdivif 1 Kostrad Kolonel Inf Agus Bhakti S.I.P mewakili Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad mengucapkan terima kasih kepada para prajurit Satuan jajaran Divif 1 Kostrad dan Persatuan Isteri Tentara (Persit) yang telah hadir dalam penyuluhan P4GN.

■ Red/penkostrad

Minggu, 16 Juni 2019

Fakta Baru Kasus Suami Menggadaikan Istri Rp 250 Juta, Bikin Polisi Terkaget-kaget


INDONESIAOne.Id ■ Muncul fakta baru mengenai perjodohan yang di dalam kasus “suami menggadaikan istri”. Fakta perjodohan ini muncul dari pernyataan Hartono bahwa dirinya akan dikenalkan oleh seorang perempuan cantik.

Hori mengatakan akan mengenalkan saudaranya yang berada di Banyuwangi dengan mengirim fotonya melalui Whatsapp. Hori mengaku adik sepupunya yang bernama Holifah, Holifah sendiri dikatakan pemilik tambak udang yang berada di banyuwangi.

Setelah diperkenalkan melalui Telpon, hori mengatakan kalau Holifah menyukai Hartono. Jadilah Hartono intensif komunikasi dengan Holifah melalui telpon dan whatsapp. Komunikasi pun berlangsung kurang lebih 2 tahun dan sudah menjurus ke arah pernikahan.

Hartono tidak menyadari kalau sebenarnya yang dia telpon bukanlah Holifah, tapi Lasmi yang merupakan istri Hori. sesuai pengakuan Lasmi, dia mengaku sebagai holifah karena disuruh oleh Hori.

Posisi Hartono sendiri berada di dimalaysia, sehingga mereka tidak pernah bertemu langsung.

Tiba saatnya saat Hartono pulang ke Indonesia, mereka masih sempat komunikasi saat di bandara malaysia. tapi setelah sampai di Indonesia, telpon hartono selalu tidak diterima oleh holifah, bahkan beberapa hari kemudian, nomor yang dihubungi tidak bisa lagi tersambung.

Beberapa kali Hartono minta kepada Hori untuk dipertemukan dengan Holifah, tapi Hori selalu mengelak dengan mengatakan Holifah sakit dan beberapa hari kemudian hori mengatakan kalau holifah harus dikirim ke papua untuk operasi.

Hori selalu menghindari sampai akhirnya dia mengatakan holifah sudah meninggal agar tidak dikejar terus oleh hartono.

Akhirnya, hartono mengetahui dari tetangga-tetangganya kalau selama ini di bohongi oleh Hori. Orang yang dia telpon selama ini adalah lasmi bukan holifah.

Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH mengatakan “Satu demi satu mulai terungkap beberapa fakta. Selain kasus pembunuhan, ada kasus penipuan yang dilakukan oleh Hori. tapi ini masih akan kami lakukan pendalaman, untuk melihat fakta sesungguhnya. Dan juga mungkin masih ada tindak pidana lain dalam peristiwa ini, sehingga perlu kami urai satu persatu karena persoalannya cukup kompleks, dimana selain kasus pembunuhan, kemungkinan ada kasus penipuan, hutang piutang, human trafficking dan juga kasus perzinahan dalam peristiwa ini,” ujar Arsal.

Polres Lumajang berusaha mendalami kasus yang baru-baru ini ramai diperbincangkan yakni memberitakan kasus seorang suami yang menggadaikan istri.

Saat ini Polres Lumajang berhasil mendapat banyak sekali fakta baru terkait kasus tersebut.

3 foto wanita dibawah ini yang dikirimi hori ke hartono. yang disebutnya bernama holifah. Holifah sampai saat ini masih misterius, apakah benar ada, atau karangan hori saja untuk menipu.

fakta yang sudah di akui : Hori menyusuh istrinya yang bernama Lasmi untuk telpon-telponan dengan hartono dan mengaku kalau dia adalah holifah.

Jadi selama 2 tahun telpon-telponan, sebenarnya hartono nelpon Lasmi. Bukan Holifah.

■ Humas POLRES LUMAJANG (15/06/2019) 


Sabtu, 15 Juni 2019

Wadanyonif PR 305 Kostrad Ikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Lodaya 2019 di Karawang


INDONESIAOne.Id ■ Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadanyonif) Para Raider 305 Kostrad mengikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Lodaya TA 2019 yang dilaksanakan di Polres Karawang. 

Kegiatan Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Lodaya ini bertujuan untuk mengecek kesiapan pasukan dalam pengamanan menjelang sidang perselisihan hasil pemilihan umum 2019 khususnya di daerah Provinsi Jawa Barat sebagai daerah penyangga Ibu Kota yang akan digelar pada tanggal 14 Juni 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam Kegiatan Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Lodaya dihadiri oleh seluruh instansi  yang terkait dan bertindak sebagai pemimpin apel adalah Kapolres Karawang didampingi Dandim 0604 Karawang.

■ Red/Penkostrad

Rabu, 12 Juni 2019

Mabuk Karena Konsumsi Miras, Pelintas Batas Di Skouw Diamankan Satgas Kostrad

Mabuk Karena Konsumsi Miras, Pelintas Batas Di Skouw Diamankan Satgas Kostrad

INDONESIAOne.Id ■ Bertempat di Jalan perlintasan perbatasan menuju Skouw Distrik Muara Tami, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif PR 328 Kostrad melakukan kegiatan sweeping peredaran barang ilegal dan terlarang, kemarin.

Dansatgas Pamtas Yonif PR 328 Kostrad, Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han) mengatakan bahwa jalan perlintasan perbatasan antara Skouw dan Distrik Muara Tami rawan akan peredaran Miras.

“Personel Kotis dipimpin Kapten Arm Dwi Putra melaksanakan sweeping bagi pengendara yang melintas baik dari arah perbatasan maupun yang akan menuju perbatasan dan berhasil mengamankan 15 Kaleng minuman keras dari seorang pengendara mobil bernama Noris Wakerkwa (30 Th),” ujarnya.

Menurut Dansatgas, berkendara di jalan raya dalam pengaruh Miras sangatlah berbahaya baik bagi pengendara maupun orang lain, padahal sudah ada Pergub No. 15 tahun 2013 yang melarang peredaran miras tetapi masih banyak ditemukan warga membawa dan mengkonsumsi Miras apalagi dalam membawa kendaraan sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Mayor Inf  Erwin juga terus menghimbau kepada para pengendara yang kedapatan membawa Miras atau dalam pengaruh Miras saat membawa kendaraan agar tidak lagi mengkonsumsi Miras.

“Saat kami amankan kami juga memberikan pengertian bahwa sudah ada aturan yang melarang mengkonsumsi Miras dan juga banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengaruh Minuman Keras (Miras),” pungkasnya.

■ Red/penkostrad

Selasa, 11 Juni 2019

19,5 Kg Gaharu Ilegal Diamankan Satgas Yonif PR 328 Kostrad


INDONESIAOne.Id ■ Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif PR 328 Kostrad mengamankan seorang warga PNG yang membawa kayu Gaharu tanpa dilengkapi dokumen, Papua. Minggu (09/06).

Kayu Gaharu merupakan salah satu jenis kayu yang memiliki nilai jual yang mahal, sehingga perdagangan kayu Gaharu banyak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang banyak tanpa melalui aturan hukum yang berlaku.

Dansatgas Pamtas Yonif PR 328 Kostrad, Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han) mengatakan bahwa karena komoditi jenis kayu Gaharu memiliki nilai jual yang tinggi sehingga kerap dimanfaatkan untuk dijual di Indonesia.

“Saat itu anggota kami, Serka Dede sedang melaksanakan sweeping bagi pelintas batas dari arah PNG, saat seorang warga PNG bernama Gerald Baria (40) kami lakukan pemeriksaan barang yang dibawanya dan ditemukan 19,5 Kg kayu jenis gaharu ilegal,” kata Mayor Inf Erwin.

Tak hanya itu, dalam pemeriksaan yang dilakukan petugas, ternyata yang bersangkutan tak memiliki identitas yang jelas.

“Saat kami interogasi lebih dalam, Bapak Gerald mengaku tidak mempunyai surat-surat atau dokumen resmi yang sah, dan menurut keterangannya kayu tersebut hendak dijual ke Indonesia untuk mendapatkan uang,” jelasnya.

Ditambahkan Mayor Inf Erwin, kayu Gaharu sendiri memiliki nilai jual mahal karena banyak  kegunaannya, salah satunya sebagai bahan dasar dari parfum, jenis kayu ini sudah menjadi komoditas perdagangan dari berbagai dunia, keterbatasan jumlah kayu Gaharu di alam serta tingginya permintaan dan minat terhadap jenis kayu ini membuat harga kayu ini sebagai salah satu komoditas mahal, untuk per kilo bisa mencapai harga Rp. 950.000.

“Saat ini barang bukti kayu jenis Gaharu tersebut sudah kami serahkan kepada pihak Balai Karantina Pertanian, Skouw,” pungkasnya.

■ Red/Penkostrad

Minggu, 02 Juni 2019

Kanwil Kemenag Papua: Tidak Ada Pelatihan Teroris di Keerom dan Merauke



INDONESIAOne.Id ■ Kantor Wilayah (Kanwi) Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Papua menyatakan tidak ada tempat pelatihan teroris dari kelompok Jamaah Ansorud Daulah (JAD) di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke, sebagaimana pemberitaan beberapa waktu lalu.

"Kami perlu sampaikan ini, bahwa informasi ada tempat pelatihan teroris dari kelompok JAD di Papua, terutama di Keerom dan Merauke itu tidaklah benar, atau hoaks," kata Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua Pdt Amsal Yowei saat jumpa pers di Kota Jayapura, Sabtu (1/6/2019).

Amsal yang didampingi Ketua FKUB Kabupaten Keerom Nursalim Ar Rozy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Keerom Karel F Mambay, Ketua Pengurus Harian MUI Provinsi Papua Umar Bauw Al Bintuni yang juga Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Papua dan pembimbing Syariah Kanwil Kemenag Provinsi Papua Hj Ani Matdoan.

Menurutnya seperti dilansirkan Antara, informasi bahwa ada kelompok teroris JAD di Keerom dan Merauke sangat mustahil karena dari berbagai laporan yang masuk melalui para penyuluh agama di lapangan, hal itu tidak terdeteksi.

"Kami punya penyuluh lapangan di 28 kabupaten dan satu kota di Papua, tetapi tidak ada laporan demikian. Bahkan pada beberapa kesempatan jajaran Kemenag Papua yang ada di daerah telah melakukan pengecekan dan tidak ditemukan," katanya.

Amsal berharap agar informasi tersebut tidak perlu lagi dikembangkan sehingga menjadi isu yang kurang tepat di bulan Ramadhan yang bisa mengganggu kerukunan hidup umat beragama yang sudah terjalin sangat baik.

"Menjaga kedamaian bukan saja menjadi tugas dari aparat hukum (Polri dan TNI), tetapi segenap masyarakat dan juga rekan-rekan media diharapkan bisa memberikan informasi yang sejuk, aman dan damai," katanya.

Terkait hal ini, ditegaskan oleh Karel F Mambay bahwa berbagai penyuluhan terus dilakukan bahkan berbagai pertemuan dengan para tokoh lintas agama dan pemangku kepentingan tetap dilakukan pada berbagai kesempatan.

"Dan kami simpulkan bahwa isu tersebut tidak benar. Di Keerom tidak ada kelompok JAD," kata Karel.

Sementara itu,  Nursalim Ar Rozy mengatakan, kelompok yang dimaksudkan tersebut tidak ada di Kabupaten Keerom tetapi hal ini tetap menjadi perhatian dari FKUB setempat.

"Tentunya kami tidak tutup mata, ini rumah besar kami. Siapapun yang masuk pasti akan kami tanya dan telusuri, apalagi ingin merusak tatanan di tempat kami," katanya.

Sementara itu, Ani Matdoan mengemukakan bahwa sejauh ini tidak ditemukan adanya aliran JAD sebagaimana digaungkan dalam pemberitaan bahkan di media sosial.

"Tidak mudah bagi kelompok radikal atau teroris untuk masuk dan mempengaruhi masyarakat di Papua, terutama kelompok JAD. Itu mungkin sebagian kecil aliran, tetapi pembimbingan syariah dan pemetaan tetap kami lakukan agar bisa mengetahui dan menangkal hal ini," kata Ani.

Sedangkan, Umar Bauw Al Bintuni meyakinkan bahwa jika ada kelompok tersebut di Papua sudah pasti aparat keamanan (Polri dan TNI) akan lebih dulu mendeteksi.

"Kemenag bertugas ingin merubah orang menjadi baik, bukan bertindak sebaliknya. Tetapi soal keamanan dan kedamaian, merupakan tugas kita bersama. Harapannya jika rekan-rekan media mengetahui informasi seperti yang digaungkan tersebut bisa menyampaikan kepada kami atau aparat keamanan, agar ditindak tegas," katanya. (Antara)

Senin, 27 Mei 2019

Gubernur Jakarta Pimpin Pemusnahan 18.174 Botol Miras


INDONESIAOne.Id ■ Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memusnahkan 18.174 botol minuman keras (miras) pada Senin (27/5). Ribuan miras ilegal itu hasil operasi penertiban sejak Januari hingga Mei 2019.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memimpin langsung kegiatan pemusnahan. Secara simbolis, Anies melemparkan dan memecahkan botol minuman beralkohol, kemudian dilanjutkan melalui pemusnahan dengan digilas oleh kendaraan slender aspal.

"Penegakkan hukum seperti ini kaitannya dengan ketertiban masyarakat sangat penting sekali. Kita tahu efek peredaran bebas pada stabilitas di masyarakat," ujar Anies di Lapangan Silang Monas Tenggara, Jakarta Pusat pada Senin (27/5) pagi.

Hasil operasi penertiban minuman beralkohol tanpa izin ini terdiri dari berbagai merek seperti Vodka, Mension, Anggur, Orang Tua, maupun Rajawali. Penertiban dilakukan dari lima wilayah di Ibu Kota. Di antaranya Jakarta Pusat 1.150 botol, Jakarta Barat 6.000 botol, Jakarta Selatan 2.454 botol, Jakarta Timur 6.108 botol, dan Jakarta Utara 2.462 botol.

"Untuk Kepulauan Seribu kami juga melakukan penertiban tetapi hasilnya nihil, alhamdulillah," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin.

Operasi Minuman Keras merupakan salah satu kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang secara reguler telah dilaksanakan oleh Satpol PP Jakarta. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat atas upaya perlindungan dan pengendalian negara dari peredaran minuman beralkohol tanpa izin.

Selain itu, kegiatan pemusnahan minuman keras tanpa izin diharapkan menjadi langkah sosialisasi peraturan dan upaya preventif atas potensi dampak buruk konsumsi minuman keras, termasuk jenis oplosan yang dapat menimbulkan kematian

Terkait pembatasan penjualan miras, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2005 menyebut bahwa pengunjung yang belum berumur 21 tahun dilarang memasuki tempat hiburan dan membeli miras. Tempat hiburan yang dimaksud adalah bar, diskotek, dan klub malam.

Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol menegaskan pembatasan tempat yang diperkenankan bagi penjualan miras yaitu hanya di supermarket dan hipermarket. (ROL)

Jumat, 24 Mei 2019

Jumat Dinihari, Pos Polisi Dekat Rumah Jokowi di Solo Terbakar

  Jumat Dinihari, Pos Polisi Dekat Rumah Jokowi di Solo Terbakar

INDONESIAOne.Id ■ Pos polisi di simpang empat Fajar Indah Solo terbakar, pada Jumat (24/5/2019) dini hari. Kobaran api dapat segera dipadamkan.

Salah satu saksi mata, Ahmad Arifin, warga Kecamatan Banjarsari Solo, saat dijumpai solopos, mengatakan api terlihat sekitar pukul 01.40 WIB di sebelah belakang pos polisi dan langsung merambat ke bagian dalam pos polisi Fajar Indah.

Dia lantas mengambil alat pemadam api ringan bersama warga lainnya untuk memadamkan api.

"Tahu-tahu saya mengetahui sudah ada api dari belakang pos. Mobil pemadam kebakaran datang tiga unit tapi sudah padam," kata Ahmad yang merupakan anggota satpam Karaoke Bintang Solo.

Kepala Dinas Kebakaran Kota Solo Gatot Sutanto saat dimintai konfimasi membenarkan adanya peristiwa kebakaran di pos polisi Fajar Indah. Namun terkait kronologi kebakaran tersebut, pihaknya menyerahkan ke polisi.

Sementara itu, Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo masih enggan berkomentar terkait peristiwa kebakaran tersebut.

Pos Polisi yang terbakar itu tak seberapa jauh dari rumah Presiden RI, Jokowi di Solo.

Dari kediaman Jokowi di daerah Sumber, Solo, Pos Polisi itu berjarak sekitar 2,7 kilometer, atau hanya 7 menit perjalanan berkendara motor saja.

Sebelumnya, vidio terbakarnya pos polisi itu beredar berantai lewat WhatsApp.

Saat ini pos polisi itu dalam kondisi bekas terbakar, dan diberi pita kuning garis polisi di sekelilingnya.

Sumber: Tribun

Senin, 20 Mei 2019

Lieus Sungkharisma Tolak Makan dan Minum Pemberian Polisi

Lieus Sungkharisma Tolak Makan dan Minum Pemberian Polisi

INDONESIAOne.Id ■ Pasca diamankan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus makar, aktivis Lieus Sungkharisma ogah makan dan minum jika yang memberi dari pihak polisi.

Lieus Sungkharisma terus terang tak mau makan dan minum pemberian polisi. Padahal, sejak saat diamankan dari Apartemen Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Lius mengaku kurang minum.

"Tadi polisi mau ambil minum saja saya enggak kasih. Baik sih mau dibawain, tetapi saya takut," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Senin (20/5).

Dia mengaku takut jika terjadi apa-apa usai menenggak air yang diberikan anggota polisi. Apalagi, Liues menyebut negara merasa dia adalah ancaman.

"Takut mati. Takut kayak. Saya kan dianggap buat negara," katanya, seperti disitat merdeka.com.

Oleh karena itu, ia menegaskan tak akan meminum ataupun makan dari kepolisian. Dirinya akan meminum ataupun makan hanya dari keluarga.

"Saya terang-terang nggak berani minum lain kecuali yang dari keluarga. Saya juga saya nggak akan makan lain kecuali yang dari keluarga saya," pungkasnya.

Seperti diketahui, Lieus dilaporkan oleh Eman Soleman, yang merupakan seorang wiraswasta. Dirinya diduga menyebarkan hoaks dan berniat melakukan aksi makar.

Laporan dengan nomor LP/B/0441/V/2019/ BARESKRIM tersebut tertanggal 7 Mei 2019.

Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107.

Pada saat pemeriksaan pertama, Lieus tidak hadir karena masih mencari pengacara.

Dirinya juga tak memenuhi panggilan kedua pada 17 Mei 2019 karena surat panggilan kedua tersebut belum ia terima.

© Copyright 2017 INDONESIA One | All Right Reserved