KRIMINAL

Minggu, 21 Juli 2019

Pembangunan Gedung Karantina Pertanian Semarang Di Police Line, Wawan Sutian Bakal Layangkan Somasi

  Pembangunan Gedung Karantina Pertanian Semarang Di Police Line, Wawan Sutian Bakal Layangkan Somasi

INDONESIAOne.Id ■ Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang, drh. Wawan Sutian, M.Si bakal tuntut balik pihak oknum Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Jawa Tengah yang telah mem-police line pembangunan gedung pelayanan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 81 Semarang.

Menurutnya, police line yang dipasang pihak Krimsus Polda Jateng sangat tidak etis dan terkesan berpihakan atas aduan PT. Katama Surya Bumi.

“Ya, kami akan tuntut balik mereka, tindakan polisi-polisi itu sangat tidak etis, nggak ada surat pemberitahuan terlebih dahulu. Meski hanya di-police line delapan jam, tapi kami marasa tidak dihargai. Seharusnya mereka konfirmasi dulu dong, dan jangan seperti itu. Kami tegaskan bahwa pembangunan balai karantina itu sesuai prosedur,” kata Wawan melalui selulernya saat dihubungi media ini, Jum’at (19/7/2019).

Ia juga menjelaskan soal pengadaan tanah untuk pembangunan gedung sudah sejak lima tahun yang lalu, dan terbeli tahun 2018. Bahkan Wawan juga merinci soal pengadaan tanah itu telah mendapatkan pengawalan TP4D Kejati Jateng.

“Semua tidak ada masalah, dan kembali saya katakan pembangunan balai karantina ini sesuai prosedur. Jadi kalau mau di korek-korek silahkan saja, pada intinya kami menjalankan semuanya itu tidak ada aturan yang kami langgar,” papar Wawan.

Wawan juga menyebut cairnya anggaran memang di tahun 2019 meski pengajuan anggaran yang dimaksud pada tahun 2018 lalu.

“Begini ya, awalnya perencanaan itu kan konsultan perencana mengajukan pilihan pondasi dengan tiang pancang. Lalu kami meminta pendapat warga setempat, dan warga meminta agar pembangunan tidak menimbulkan kebisingan, hingga akhirnya kami kembali berhati-hati memilih konstruksi,” jelasnya.

Melalui keterangan Wawan, pihaknya ditawarkan konstruksi Jaring Rusuk Beton (JRB) Pasak Vertikal, dinilai sebagai penyempurnaan dari KSLL (Konstruksi Sarang Laba-Laba – red), konstruksi bangunan bawah yang holistik. Bahkan yang mengesankan adalah konstruksi ini dibuat oleh anak bangsa sendiri.

“Kami juga sangat berhati-hati dalam memilih aspek legal konstruksilah, karena konstruksi JRB Pasak Vertikal telah ada hak patennya, terdaftar kok hak patennya, dan ada nomor ID patennya juga,” ungkap Wawan.

Wawan juga menuding aduan PT. Katama Surya Bumi ke Krimsus Polda Jateng telah memunculkan permasalahan tersebut, karena PT tersebut telah mengklaim (mengaku-ngaku) sebagai pemilik Hak Paten JRB Pasak Vertikal, namun faktanya konstruksi JRB Pasak Vertikal ada penemunya dan masih hidup hingga sekarang. “Penemu sekaligus pemilik Hak Paten JRB Pasak Vertikal itu yang benar adalah Ir. Ryantori, beliau masih ada dan sehat, dan satu lagi Ir. Sutjipto yang sudah meninggal dunia,” ulas Wawan.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng akan periksa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan gedung Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang di jalan Jenderal Sudirman No 81. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jateng, Kombes Pol Hendra Suhartiyono membenarkan adanya aduan dari PT. Katama Surya Bumi terkait dugaan pelanggaran hak paten yang dilakukan oleh pelaksana proyek pembangunan gedung Balai Karantina Pertanian Semarang yaitu PT. JAI.

Bahkan Hendra Suhartiyono juga mengatakan hanya sebagian kontruksi memakai rusuk beton yang dikombinasikan dengan jaring laba-laba. Menurut Hendra penggunaan kontruksi tersebut juga harus ada izin dari pemilik hak patennya.

Dirinya juga menyebut tidak semua area dipasang police line. Hanya ada beberapa kontruksi yang dipasang police line. “Jadi masih tetap dibangunlah, dan tidak ada pemberhentian pembangunan,” ujar Hendra.

Dikatakannya, Polda Jateng masih akan mendatangkan ahli kontruksi dengan menggandeng Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Semarang untuk saksi ahli konstruksi, meski diakuinya belum ada penunjukkan dari Untag dan Unnes untuk saksi ahli. “Kami sudah bersurat ke mereka,” singkatnya. Hendra juga menyebut pada kasus tersebut terdapat unsur pidana. Hal ini tercantum pada pasal 161 UU Hak Paten.

Sementara pemilik Hak Paten JRB Pasak Vertikal, Ir. Ryantori membenarkan apa yang dikatakan Kepala Balai Karantina Pertanian Semarang, Wawan Sutian, bahwa dirinya (Ryantori – red) adalah penemu sekaligus pemilik hak paten yang dimaksud. Hal itu sesuai dengan surat Hak Paten terdaftar tahun 1979 Nomor 7191 (KSLL), dan Paten di tahun 2004 dengan ID No. 0 018 808 (perbaikan KSLL), lalu Paten tahun 2016, dengan ID No.043873 (Jaring Rusuk Beton Pasak Vertikal).

“Kami menyayangkan tindakan polisi yang tidak professional, harusnya polisi menjadi pengayom masyarakat, tapi ini tidak, langsung maen police line ajah,” kata Ryantori di Jakarta, Kamis (18/7/2019) malam.

Ryantori juga menyesalkan tidak adanya konfirmasi dari pihak terkait. Tindakan sembrono oknum polisi itu terlihat seakan-akan polisi menyudutkan dan langsung menuduh pihak Balai Karantina Pertanian Semarang maupun pelaksana konstruksinya dan pemilik hak paten bersalah.

“Saya katakan penemu dan pemilik Hak paten itu saya. Kan aneh… penemu kok dituduh menjiplak temuannya sendiri. Kembali saya pertegas ya, pemilik hak paten itu bukan punya PT. Katama Surya Bumi, justru PT itu yang mengklaim dan mengaku-ngaku pemilik hak paten milik saya,” tegas Ryantori.

Ryantori justru kembali pertanyakan kinerja kepolisian Polda Jawa Tengah atas tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar terhadap pembangunan Balai Karantina Pertanian Semarang dan menuding dirinya sebagai pemilik hak Paten yang bersalah.

“Kalau yang dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jateng kan mengkasuskan atas aduan PT. Katama Surya Bumi atas konstruksi dan hak patennya. Bahkan polisi juga mengatakan terdapat unsur pidana pasal 161 UU Paten. Jadi, saya pribadi siap menjelaskan dan mengungkap kebenarannya, karena sayalah penemu dan pemilik hak paten itu. Lalu unsur pidana pasal 161 UU patennya dimana? Justru Polisi harus periksa kembali PT. Katama Surya Bumi yang sudah mengaku-ngaku sebagai pemilik hak Paten,” ujar Ryantori. (wl/rls)

Sabtu, 20 Juli 2019

Usut Kasus Korupsi Kepala Daerah, KPK Jangan Masuk Angin


Dengan  ditetapkannya dua kepala daerah di Riau yaitu Zul As dari Kota Dumai dan Amril Mukminin dari Kabupaten Bengkalis, menjadi preseden buruk bagi bumi Lancang Kuning. Dan tentunya ini akan membuat Marwah Provinsi Riau menjadi buruk di mata nasional. Apalagi sebelumnya Riau telah menghasilkan hattrick gubernur yang terlibat korupsi.

Sangat memprihatinkan. Jumlah kepala daerah terjerat kasus korupsi terus meningkat. Bahkan jumlahnya sudah mencapai ratusan orang. Walaupun sudah banyak yang ditangkap KPK, namun ternyata tak membuat para kepala daerah berhenti ‘menilep' uang rakyat.

Meski sudah ratusan yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara, tetap saja para kepala daerah (gubernur, bupati, walikota dan wakil-wakilnya) masih nekad melakukan tindak pidana korupsi. Publik tentu mengutuk kepala daerah yang tega melakukan perbuatan amoral tersebut.

Disisi lain, tindakan penanganan KPK ternyata tak membuat kepala daerah dan pejabat negara lainnya kapok menerima suap, melakukan tindak pidana korupsi. Seakan-akan mereka tidak ada takutnya masuk penjara.

Apakah yang terjadi sehingga para kepala daerah melakukan pelanggaran hukum? Apalagi jumlahnya sangat banyak. Dan disaat KPK terus memberantas kasus korupsi, disaat itu pula para kepala daerah dengan ganasnya 'menilep' uang rakyat. Seakan tidak ada rasa malu dan rasa takut melakukan itu semua.

Untuk mencegah korupsi, sudah saatnya para kepala daerah koruptor diberikan hukuman maksimal, 20 tahun. Selain itu hak politiknya harus dicabut. Pencabutan hak politik ini merupakan instrumen yang bisa dipakai sebagai salah satu upaya memberikan efek jera.

Selain itu, hakim perlu memiskinkan para koruptor. Dengan memaksimalkan perampasan aset dan pengembalian kerugian negara. Juga mendorong agar pasal pencucian uang juga diterapkan terhadap kepala daerah yang melakukan korupsi.

Kita tentu saja miris dengan korupsi yang terjadi di negeri ini. Mulai dari yang kecil-kecil, recehan, sampai korupsi massal atau korupsi berjamaah.

Terkait dengan status tersangka dua kepala daerah di Riau, langkah penyidik KPK yang belum menahan tersangka yang dituduh terlibat korupsi seperti tindakan "penyanderaan".

Kami apresiasi kepada KPK dan perlu
mengingatkan penyidik KPK harus mengedepankan kehati-hatian saat menetapkan status tersangka kasus korupsi. Sehingga tidak menimbulkan tuduhan lembaga anti rasuah tersebut masuk angin. Ini semua dilakukan agar tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap kinerja KPK dalam menangani perkara korupsi.

 Opini : Didik Arianto

Jumat, 19 Juli 2019

Warga Arso 2 Secara Sukarela Serahkan Senjata Api dan Munisi Kepada Satgas Yonif PR 328 Kostrad


INDONESIAOne.Id ■  Warga Arso 2 Kabupaten Keerom, Papua menyerahkan senjata api organik jenis Mauser beserta amunisinya kepada Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (Satgas Pamtas RI-PNG) Yonif PR 328/DGH Kostrad di Pos Komando Utama (Kout) KM 31, Keerom, Selasa (16/7).

Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif PR 328/DGH Kostrad, Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han), menyampaikan penyerahan senjata api itu dilakukan dengan sukarela oleh warga berinisial NW (48 tahun) yang diterima langsung oleh Wadan Satgas Kapten Inf Masrul.

"Senjata api organik itu berjenis Mauser dengan Nomor Senjata 2737 beserta 1 buah magasin dan 9 butir amunisi terdiri dari 3 butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm, 5 butir amunisi karet kaliber 5,56 mm dan amunisi hampa kaliber 5,56 mm," kata Mayor Inf Erwin, Kamis (18/7).

Mayor Inf Erwin menjelaskan, beberapa waktu lalu anggota Pos Kout melakukan anjangsana di kediaman NW dan membantu memperbaiki kandang ayam yang merupakan satu-satunya mata pencaharian NW, lalu melakukan pengobatan kepada keluarganya.

"Menurut pengakuan, NW merasa sangat terbantu dengan kehadiran Satgas sehingga dengan sukarela menyerahkan senjata api. Sementara senjata api itu sudah turun-temurun dari keluarganya dan biasa dipakai untuk berburu rusa," ujar Mayor Inf Erwin.

Mayor Inf Erwin mengatakan, ini merupakan tindak lanjut pendekatan Satgas secara humanis terhadap masyarakat dalam rangkaian operasi pengamanan wilayah perbatasan, sebab menyimpan senjata api selain melanggar hukum juga dapat membahayakan warga sekitar.

"Kami pun menghimbau kepada masyarakat lainnya yang masih memiliki atau menyimpan senjata api dapat segera menyerahkan kepada aparat terkait," imbuh Mayor Inf Erwin.

■ Ririn/Penkostrad 

Rabu, 17 Juli 2019

Lakukan Sweeping, Satgas Yonif PR 328 Kostrad Amankan Ratusan Miras Ilegal

  Lakukan Sweeping, Satgas Yonif PR 328 Kostrad Amankan Ratusan Miras Ilegal

INDONESIAOne.Id ■ Dalam rangka mencegah peredaran barang-barang ilegal yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-PNG, personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif PR 328 kostrad berhasil mengamankan ratusan Miras ilegal yang didapat dari hasil pelaksanaan sweeping.

Disampaikan oleh Dansatgas Pamtas Yonif PR 328 Kostrad, Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han) pada Selasa (16/07), bahwa pelaksanaan sweeping dilakukan oleh jajaran personelnya di pos masing-masing yang dilakukan selama beberapa hari.

“Selama pelaksanaan sweeping yang dilakukan oleh jajaran pos-pos dari awal bulan Juli sampai dengan pertengahan bulan Juli (5 juli-16 Juli), Satgas kami berhasil mengamankan 115 botol Miras ilegal yang dibawa oleh masyarakat dan juga mengamankan supir yang membawa kendaraan dalam keadaan mabuk,” ucap Mayor Inf Erwin.

“Jajaran Pos yang mengamankan Miras ilegal diantaranya Pos Muara Tami 41 botol, Pos Nafri 12 botol, Pos Kout Km 31 7 botol, Pos Mosso 24 botol dan Pos Kotis 31 botol termasuk mengamankan pengendara mobil yang terpengaruh minuman keras. Semua dilakukan di jalan-jalan penghubung/Trans antara perbatasan menuju Kota maupun sebaliknya,” tambahnya.

Kegiatan sweeping ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi peredaran barang-barang secara ilegal termasuk minuman keras, “Kami komitmen sesuai dengan peraturan Gubernur Papua yang melarang peredaran Miras di Papua khususnya wilayah perbatasan. Kami juga tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjauhi Miras karena berakibat buruk terhadap kondisi kesehatan, apalagi membawa kendaraan dalam pengaruh alkohol tentu sangat berbahaya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” Pungkas Dansatgas.

■ Boy/penkostrad

Jumat, 12 Juli 2019

Kerap Terjadi Pencurian, Satgas Pamrahwan Bangun Pagar Gereja Khatolik Kota Mulia

  Kerap Terjadi Pencurian, Satgas Pamrahwan Bangun Pagar Gereja Khatolik Kota Mulia

INDONESIAOne.Id ■ Satgas Pamrahwan Yonif MR 412/BES Kostrad yang dipimpin oleh Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Satgas, Kapten Inf Yohanes Nurbiyanto dalam pelaksanaan pembuatan pagar pengaman untuk gereja Katholik St. Petrus Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Selasa (09/07/2019).

Gereja Katholik St. Petrus Mulia di Puncak Jaya merupakan salah satu gereja yang digunakan oleh personel Satgas Pamrahwan untuk melaksanakan Misa Minggu selama pelaksanaan tugas, namun sekitar awal bulan Juni gereja tersebut menjadi sasaran pencurian oleh beberapa oknum warga Kota Mulia yang mengira bahwa di dalam gereja tersebut menyimpan beberapa benda berharga sehingga beberapa jendela dan atribut gereja mengalami kerusakan.

Atas kejadian tersebut, Pasiter Satgas Yonif MR 412/BES Kostrad melakukan koordinasi dengan Pastur gereja yaitu Pastur M Sitanggang Projo untuk bekerjasama dengan Satgas Pamrahwan Yonif MR 412/BES Kostrad dalam membangun pagar pengaman dan pintu gerbang untuk gereja sehingga dapat mencegah kejadian serupa dan memberikan rasa aman bagi penghuni gereja yaitu guru-guru PAUD Anggrek yang semuanya adalah wanita.

BACA JUGA : ABG Ini Dicekoki Narkoba Lalu Diperkosa 

Dalam proses pengerjaanya memakan waktu 1 minggu untuk membuat pagar yang mengelilingi gereja sepanjang 100 meter dan pintu gerbang gereja, yang merupakan hasil kerjasama antara personel Kotis Satgas Pamrahwan Yonif MR 412/BES Kostrad dan umat gereja Katholik St. Petrus Mulia.

“Saya mewakili umat gereja Katholik St.Petrus Mulia memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapten Inf Yohanes beserta anggota yang berkenan memberikan bantuan kepada kami untuk memberikan pengamanan kepada gereja kami,” ujar Pastur M Sitanggang Projo.

Dia mengatakan, "Saya selaku Pastur gereja tidak berdomisili di Kota Mulia namun menetap di Ilaga tempat gereja Paroki berada sehingga pengawasan kepada gereja ini sangat minim, dan gereja hanya dihuni oleh para guru-guru PAUD Anggrek yang semuanya perempuan yang sering diganggu oleh masyarakat yang mabuk dan merusak gereja,”.

Kami berharap, lanjutnya, dengan adanya pagar dan pintu gerbang ini, keamanan gereja dan penghuninya makin terjaga sehingga pelayanan kami terhadap umat Katholik di Kota Mulia ini dapat berjalan lancar tanpa gangguan apapun.

"Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian Satgas Pamrahwan Yonif MR 412/BES Kostrad kepada kami semoga selalu diberkati oleh Tuhan YME dalam setiap penugasannya di Kabupaten Puncak Jaya dan diberikan keselamatan sampai pulang ke Jawa nantinya.” Ucap Pastur Gereja Katholik St. Petrus Mulia Pastur M Sitanggang Projo.

■ Boy / Penkostrad

Kamis, 11 Juli 2019

Satgas Yonif 734 Berhasil Cegah Human Trafficking di Morotai Utara

   Satgas Yonif 734 Berhasil Cegah Human Trafficking di Morotai Utara

INDONESIAOne.Id ■ Dalam rangka menunaikan tugas kemanusian, Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS berhasil mencegah perdagangan manusia (Human Trafficking) di Morotai Utara,

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) Yonif 734/SNS Letkol Inf Edwin Charles, dalam rilis tertulisnya di Maluku Utara, Rabu (10/7/2019).

Edwin menjelaskan, sumber terjadinya Human Trafficking adalah karena kemiskinan. Dalam kondisi demikian, mereka akan mudah terbujuk untuk berbuat kejahatan atau menjadi korban Trafficking.

Seperti kasus yang menimpa keluarga Fatsia, tutur Edwin, karena alasan pekerjaan dia pun merelakan anaknya untuk dibawa orang tak dikenal. Namun atas kesigapan personel Satgas, para pelaku berhasil diamankan. 

Diungkapkan Edwin, penangkapan itu berawal dari adanya laporan warga bernama Fatsia Jumati (47) kepada Pos Kao Satgas Yonif 734 pada Selasa (9/7/2019) malam. Dalam laporannya, Fatsia merasa telah dibohongi oleh Josi Badodo (44) warga Ds. Takawi Morotai Utara, dan Dedy Enginin (42) warga Desa Tunuo, Kecamatan Kao Utara.

“Keduanya datang ke rumahnya untuk mengadopsi anak gadisnya untuk dirawat dan disekolahkan. Mereka juga memberi janji akan memenuhi segala keinginannya dan memberikan uang 1 juta,” katanya.

Bahkan, menurut laporan Fatsia, ujar Edwin, mereka meminta nomer rekening dan berjanji akan mentransfer sebesar 10 juta. Tergiur dengan tawaran tersebut, Fatsia Jumati bersedia menyerahkan anaknya untuk dirawat dan dibesarkan. Namun setelah dipikir kembali bahwa dirinya baru mengenal kedua pelaku, sehingga Fatsia curiga anaknya akan dipekerjakan, dan akhirnya melaporkan ke Pos Kao Satgas Yonif 734/SNS.

“Karena baru kenal, Fatsia kemudian curiga, akhirnya laporan ke Satgas,” ujarnya.

Berdasarkan laporan tersebut, kata Edwin, kemudian ia memerintahkan jajarannya yang berada di sepanjang pos melacak dan mencari pelaku.

Sekira pukul 23.00 WIT, Danpos III/Tetewang Sertu Wahyudin Wahab bersama dua personel pos berhasil mengamankan satu unit kendaraan jenis pickup Nopol DB 8386 OC warna hitam yang dikendarai oleh para pelaku dan mengangkut dua orang yang diduga korban Human Trafficking, yaitu JW (13) dan NS (19).

“Dua jam pasca menerima laporan, akhirnya kedua pelaku beserta korban berhasil diamankan personel Satgas. Selanjutnya mereka digiring ke Pos Satgas III/Tetewang untuk dimintai keterangan,” kata Edwin

Dalam keterangannya, kedua pelaku tersebut mengatakan bahwa kedua gadis belia itu akan dibawa ke Manokwari Papua untuk dipekerjakan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, mereka pun dibawa ke Polsek Kao.

Dari hasil pemeriksaan sementara pihak kepolisian, lanjut Edwin, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengarah pada Human Trafficking.

“Kasus seperti ini cukup memprihatinkan, mengingat laporan awal dari ibu korban bahwa mereka tidak saling kenal sebelumnya,” terangnya.

Kasus Human Trafficking dengan modus seperti ini sudah sering terjadi di berbagai daerah, dan paling banyak menyasar anak-anak gadis dibawah umur.

“Mereka dipaksa dipekerjakan di tempat- tempat hiburan malam yang menjurus ke arah praktek prostitusi,” tegas Dansatgas.

Atas kejadian ini, Edwin pun mengharapkan agar dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat Maluku Utara, agar tidak mudah percaya dengan orang yang tidak dikenal dan menjanjikan sejumlah uang maupun janji manis lainnya.

“Saya telah memerintahkan kepada seluruh personel Satgas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus juga membantu kesulitan masyarakat sehingga kehadiran kami dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya.  (Dispenad).
© Copyright 2017 INDONESIA One | All Right Reserved