All Posts - INDONESIA One

Sabtu, 08 Juni 2019

Open House di Malang, Panglima TNI Terima Tukang Becak

Open House di Malang, Panglima TNI Terima Tukang Becak

INDONESIAOne.Id ■ Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto SIP menggelar acara open house di Malang, Kamis (06/6) lalu. Open house yang bertempat di kediamannya di Kota Malang tersebut, ternyata dihadiri oleh dua sosok tukang becak.

Panglima TNI pun nampak menerima dengan hangat kedatangan kedua bapak tersebut.

Seperti penuturan salah satu tukang becak, Supardi. Ia mengatakan, meskipun seorang Panglima TNI, beliau tak pilih-pilih siapa yang menjadi tamunya.

“Kami tukang becak, tapi diterima dengan baik. Enggak milih-milih,” tuturnya.

Sementara itu, tukang becak lainnya, Hadi Wiharto menambahkan, dia mengetahui informasi open house tersebut dari keponakannnya yang bekerja di rumah Panglima TNI tersebut.

Wiharto menjelaskan, Ia dan Supardi yakin datang ke open house karena berita dari radio. 
(R-07/Rls) 

Rabu, 05 Juni 2019

Dr H Muchammad Ichsan, Lc, MA: Pemilu 2019 Masih Menyisakan Masalah Besar

Dr H Muchammad Ichsan, Lc, MA: Pemilu 2019 Masih Menyisakan Masalah Besar

INDONESIAOne.Id ■ Hingga hari ini, kita masih sangat prihatin, karena Pemilu 2019 masih menyisakan masalah besar bagi bangsa Indonesia.

" Meskipun pemilu serentak telah selesai diselenggarakan tanggal 17 April yang lalu, namun kita belum mendapat pemimpin yang diidamkan, dan masyarakat justru terbelah. Masyarakat merasa dikhianati," demikian hal itu disampaikan Ustadz Dr H Muchammad Ichsan, Lc, MA dalam khutbah Idul fitri 1440H/2019 M di Sonosewu, Yogyakarta, pagi hari tadi. (05/06).

Untuk itu, Dosen UMY Magister Ilmu Hukum Yogyakarta ini mengajak umat islam untuk menjaga persatuan dan perdamaian.

"Indonesia adalah rumah besar kita. Kita harus guyub, rukun dan bersatu padu di dalamnya," ajak Ichsan.

Namun pertanyaan besarnya, bisakah persatuan Indonesia dipertahankan jika ajaran agama tidak dijalankan? Bisakah persatuan Indonesia dipelihara jika hak-hak rakyat didalam berpolitik dan berekspresi dinafikan? Bisakah persatuan Indonesia dijaga bila demokrasi dicederai dan Pemilu dicurangi?

"Dalam pemilu, umat islam merasa dicurangi. Banyak kecurangan sebelumnya, ketika dan setelah pemilu dilaksanakan. Hal ini tentu membuat tidak puas hati. Hal ini tentu membuat rakyat marah," imbuhnya.

Indonesia adalah rumah besar kita. Marilah kita jaga rumah kita ini dengan baik. Caranya, persatuan Indonesia harus Solid. Supaya kita bersatu padu maka hukum harus dijadikan sebagai panglima. Keadilan harus ditegakkan. Kezaliman harus dihinakan. Yang benar harus kita katakan benar dan marilah kita semua berpihak kepada kebenaran. Yang salah harus kita katakan salah dan sampai kita mendukungnya.

"Hukum jangan tajam kebawah, tumpul ke atas. Hukum jangan hanya tajam kepada lawan politik tapi tumpul kepada pendukung penguasa saja," katanya.

Menurut Ichsan, apabila kecurangan, kezaliman dan kejahatan dibiarkan maka rakyat akan marah. Kemarahan rakyat akan memicu perpecahan. Maka supaya tidak berpecah belah dan tetap bersatu padu, keadilan di rumah besar kita ini harus ditegakkan.

Dalam kesempatan itu, Ustadz Ichsan juga membacakan sebuah puisi karya Taufik Ismail yang berjudul "Malu Aku Jadi Orang Indonesia".

■ Kamil Affan

Hari Ini, Prabowo Sholat Id di Masjid Nurul Wathan Hambalang


INDONESIAOne.Id ■ Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak mengadakan gelar griya atau "open house" dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah/2019 sehingga memberikan kesempatan kepada seluruh staf, kader, simpatisan, dan relawan untuk berkumpul bersama keluarga masing-masing.

"Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada seluruh staf, kader, simpatisan, dan relawan untuk berkumpul bersama keluarga karena itu beliau tidak menggelar acara 'open house' tahun ini," kata Kepala Prabowo-Sandi Media Center, Ariseno Ridhwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/6/2019).

Dia mengatakan, Prabowo direncanakan akan menunaikan Shalat Idul Fitri Masjid Nurul Wathan, Hambalang, Bogor, bersama masyarakat sekitar masjid.

Dalam melaksanakan ibadah shalat id, rencananya Prabowo Subianto akan beribadah bersama masyarakat sekitar di masjid yang ia bangun di kawasan Hambalang, Bogor yakni Masjid Nurul Wathan.

Dia meminta kepada para jurnalis untuk tidak meliput kegiatan solat ied tersebut, karena sifatnya ibadah sehingga tidak elok untuk diliput, dan biarkan semua bisa shalat dengan khusyu.

"Untuk calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno, akan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini di Amerika Serikat bersama dengan keluarga," ujarnya.

Dia juga menyampaikan pesan dari Prabowo dan Sandiaga untuk menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 H bagi seluruh umat Islam di Indonesia maupun di dunia yang merayakan.

Ariseno mengatakan, Prabowo-Sandiaga mengajak masyarakat menjadikan momen Lebaran untuk terus mempererat tali silaturahim. (ANT)

Senin, 03 Juni 2019

Libur Lebaran, Pintu Masuk ke Candi Borobudur Akan Ditambah


INDONESIAOne.Id ■ Pihak pengelola Taman Wisata Candi Borobudur menambah satu pintu masuk hingga menjadi dua pintu untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung pada masa libur Lebaran 1440 Hijriah.

"Selain itu, kami juga memperbaiki ticketing system dan menambah mesin scan tiket termasuk cashless gate," kata Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, Hetty Herawati di Magelang, Jateng, Senin (3/6/2019).

Dia menyebutkan ada 14 pintu scan tiket di Taman Wisata Candi Borobudur.

Hetty Herawati menuturkan TWC juga melibatkan pelajar dan mahasiswa pecinta dan peduli heritage untuk membantu pengunjung dengan informasi di taman candi.

Kehadiran pelajar yang membantu tersebut, diharap mereka bisa mempromosikan dan menularkan kecintaan akan heritage dan filosofi budaya Indonesia di kalangan generasi muda.

"Kami paham bahwa di zaman now ini wisatawan membutuhkan konten dan atraksi yang tidak membosankan untuk dibagikan di media sosial. TWC berkomitmen untuk melestarikan authenticity dan konteks budaya lokal di kawasan taman Candi Borobudur," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menggandeng seniman-seniman lokal dan masyarakat untuk menampilkan atraksi budaya, antara lain pertunjukan seni khas Jawa seperti cokekan, perkusi, kidung karmawibangga, dan pertunjukan askrab.

Hetty mengatakan kunci utama untuk bisa mendapatkan pengalaman berwisata yang menyenangkan adalah wisatawan merasa nyaman.

Oleh karena itu, pihaknya selaku pengelola kawasan destinasi wisata menyadari pentingnya untuk senantiasa meningkatkan 3A, yakni akses, atraksi, dan amenitas, terutama dalam menyambut masa ramai liburan Lebaran 2019 yang jatuh pada 1-15 Juni 2019.

Soal Gugatan ke MK, SBY Menilai Prabowo Ambil Langkah Mulia Utamakan Kepentingan Bangsa dan Negara


INDONESIAOne.Id ■ Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto telah mengambil pilihan mulia terkait sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Hal itu karena telah menggunakan jalur demokratis dan konstitusional dengan mengajukan gugatan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tadi Pak SBY katakan pengajukan gugatan ke MK adalah pilihan mulia karena sebaiknya mengikuti di MK dan melakukan langkah terbaik di institusi tersebut," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, seperti dikutip dari Antara, Senin (3/6/2019).

Hal itu dikatakan SBY di sela-sela saat menerima kunjungan Prabowo yang menyampaikan duka cita atas meninggalnya Ibu Negara RI Periode 2004-2014 Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono.

Hinca menjelaskan, Prabowo menyampaikan kepada SBY bahwa dirinya telah mengambil jalur demokratis dan konstitusional ke MK karena merupakan jalan terbaik dan demi persatuan-kesatuan bangsa.

Karena itu menurut dia, SBY menilai Prabowo telah mengambil langkah mulia karena mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Hinca, SBY mendengarkan dengan seksama penjelasan Prabowo tersebut dan menyebut mantan Danjen Kopassus tersebut merupakan sahabatnya dan langkah ke MK merupakan pilihan mulia.

"Tadi Pak SBY bertanya kepada Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, kapan sidang di MK terkait Pilpres 2019 digelar. Dan Muzani mengatakan setelah Lebaran atau tanggal 12 Juni 2019," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, sementara itu SBY didampingi Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan besannya Hatta Radjasa.(Antara)

Minggu, 02 Juni 2019

Adhyaksa Dault Khawatirkan Kondisi SBY Sepeninggal Bu Ani


INDONESIAOne.Id ■ Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Adhyaksa Dault mengkhawatirkan kondisi kesehatan SBY pasca ditinggalkan istrinya, Ani Yudhoyono.

"Yang kami khawatirkan Pak SBY, karena beliau sangat cinta dan tadi beliau menangis terus sampai matanya bengkak," ujarnya kepada awak media usai melayat Ani Yudhoyono di rumah duka, Puri Cikeas Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/6/2019).

Menurutnya, mendiang Ani Yudhoyono layaknya belahan jiwa bagi SBY. Sehingga, Adhyaksa berharap Allah memberikan kekuatan SBY untuk melalui hari-hari tanpa Ani Yudhoyono.

"Mudah-mudahan Allah kasih beliau kekuatan, karena saya kira Bu Ani itu separuh dari jiwanya Pak SBY," kata mantan politis Partai Demokrat itu.

Hingga kini di benak Adhyaksa masih melekat sosok Ani yang kerap berjuang di belakang SBY, yaitu ketika Adhyaksa diminta SBY untuk sama-sama mendirikan Partai Demokrat.

"Kenangan yang saya tidak lupa itu ketika pembentukan Partai Demokrat. Saya pernah diundang sama beliau. Pak SBY minta pendapat untuk pembentukan partai, tiba-tiba Ibu Ani yang bawa baki, bawa minuman. Seorang ibu yang luar biasa," kenangnya.

Seperti diketahui, Ani Yudhoyono wafat saat menjalani pengobatan di National University Hospital (NUH), Singapura pada Sabtu (2/6/2019). Ani mengidap kanker darah, sehingga harus menjalani pengobatan serta perawatan intensif sejak empat bulan sebelumnya. (Antara)

Bupati Majalengka: Wacana Bandara Kertajati Sebagai Embarkasi Haji Terkendala Penginapan


INDONESIAOne.Id ■ Wacana menjadikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati, sebagai embarkasi haji masih terkendala soal fasilitas pendukung. Terutama sarana penginapan bagi para jemaah haji yang akan diberangkatkan.

Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan, rencana menjadikan BIJB sebaai embarkasi haji sudah jadi keputusan dalam rapat bersama Menko Kemaritiman, Kemenag dan Menhub bersama Kabupaten Majalengka, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Subang dan Sumedang di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, beberapa permasalahan krusial belum ada solusinya. Dikhawatirkan, jika tetap dijadikan embarkasi haji, pelayanan terhadap jamaah tidak akan maksimal.

“Mau nginap dimana nanti para jamaah haji? Sedangkan fasilitas yang menunjang belum memadai,” kata Karna usai upacara peringatan hari lahir Pancasila di Majalengka, Sabtu (1/6).

Penyelenggaraan haji harus teliti, tertib dan dijaga betul keamanannya. “Termasuk untuk pemeriksaan paspor, akan dilakukan di hotel bukan di bandara," terang dia seperti dilansir Kantor Berita RMOL Jabar.

Dikatakan Karna lebih jauh, pemerintah masih berusaha mencari solusi atas persoalan infrastruktur penunjang embarkasi haji tersebut.

“Untuk Islamic center kita udah fix, tapi gimana untuk penginapan? Hotel yang ada tidak memadai,” jelas Bupati Majalengka.

Bicara layanan penerbangan, BIJB,  sudah siap.  Bandara ini punya runway sepanjang 3 km yang mampu melayani pesawat berbadan lebar.

“Yang jadi permasalahan adalah fasilitas pendukung yang belum memadai," tandas dia.

Kanwil Kemenag Papua: Tidak Ada Pelatihan Teroris di Keerom dan Merauke



INDONESIAOne.Id ■ Kantor Wilayah (Kanwi) Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Papua menyatakan tidak ada tempat pelatihan teroris dari kelompok Jamaah Ansorud Daulah (JAD) di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke, sebagaimana pemberitaan beberapa waktu lalu.

"Kami perlu sampaikan ini, bahwa informasi ada tempat pelatihan teroris dari kelompok JAD di Papua, terutama di Keerom dan Merauke itu tidaklah benar, atau hoaks," kata Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua Pdt Amsal Yowei saat jumpa pers di Kota Jayapura, Sabtu (1/6/2019).

Amsal yang didampingi Ketua FKUB Kabupaten Keerom Nursalim Ar Rozy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Keerom Karel F Mambay, Ketua Pengurus Harian MUI Provinsi Papua Umar Bauw Al Bintuni yang juga Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Papua dan pembimbing Syariah Kanwil Kemenag Provinsi Papua Hj Ani Matdoan.

Menurutnya seperti dilansirkan Antara, informasi bahwa ada kelompok teroris JAD di Keerom dan Merauke sangat mustahil karena dari berbagai laporan yang masuk melalui para penyuluh agama di lapangan, hal itu tidak terdeteksi.

"Kami punya penyuluh lapangan di 28 kabupaten dan satu kota di Papua, tetapi tidak ada laporan demikian. Bahkan pada beberapa kesempatan jajaran Kemenag Papua yang ada di daerah telah melakukan pengecekan dan tidak ditemukan," katanya.

Amsal berharap agar informasi tersebut tidak perlu lagi dikembangkan sehingga menjadi isu yang kurang tepat di bulan Ramadhan yang bisa mengganggu kerukunan hidup umat beragama yang sudah terjalin sangat baik.

"Menjaga kedamaian bukan saja menjadi tugas dari aparat hukum (Polri dan TNI), tetapi segenap masyarakat dan juga rekan-rekan media diharapkan bisa memberikan informasi yang sejuk, aman dan damai," katanya.

Terkait hal ini, ditegaskan oleh Karel F Mambay bahwa berbagai penyuluhan terus dilakukan bahkan berbagai pertemuan dengan para tokoh lintas agama dan pemangku kepentingan tetap dilakukan pada berbagai kesempatan.

"Dan kami simpulkan bahwa isu tersebut tidak benar. Di Keerom tidak ada kelompok JAD," kata Karel.

Sementara itu,  Nursalim Ar Rozy mengatakan, kelompok yang dimaksudkan tersebut tidak ada di Kabupaten Keerom tetapi hal ini tetap menjadi perhatian dari FKUB setempat.

"Tentunya kami tidak tutup mata, ini rumah besar kami. Siapapun yang masuk pasti akan kami tanya dan telusuri, apalagi ingin merusak tatanan di tempat kami," katanya.

Sementara itu, Ani Matdoan mengemukakan bahwa sejauh ini tidak ditemukan adanya aliran JAD sebagaimana digaungkan dalam pemberitaan bahkan di media sosial.

"Tidak mudah bagi kelompok radikal atau teroris untuk masuk dan mempengaruhi masyarakat di Papua, terutama kelompok JAD. Itu mungkin sebagian kecil aliran, tetapi pembimbingan syariah dan pemetaan tetap kami lakukan agar bisa mengetahui dan menangkal hal ini," kata Ani.

Sedangkan, Umar Bauw Al Bintuni meyakinkan bahwa jika ada kelompok tersebut di Papua sudah pasti aparat keamanan (Polri dan TNI) akan lebih dulu mendeteksi.

"Kemenag bertugas ingin merubah orang menjadi baik, bukan bertindak sebaliknya. Tetapi soal keamanan dan kedamaian, merupakan tugas kita bersama. Harapannya jika rekan-rekan media mengetahui informasi seperti yang digaungkan tersebut bisa menyampaikan kepada kami atau aparat keamanan, agar ditindak tegas," katanya. (Antara)

Sabtu, 01 Juni 2019

Ibu Ani Yudhoyono Akan Dimakamkan Dekat Ainun Habibie


INDONESIAOne.Id ■ Ada gundukan tanah berwarna cokelat terlihat di area Blok M, Komplek Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama di Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (1/6) sore.

Ternyata lokasi itu sedang digali oleh penggali kubur untuk tempat peristirahatan terakhir bagi almarhumah Kristiani Herrawati Yudhoyono atau dikenal Ani Yudhoyono. Istri dari Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono akan dimakamkan dekat makam Hasri Ainun Habibie.

Empat orang penggali kubur bergantian memacul tanah yang telah ditandai oleh papan berbentuk kotak. Teriknya sinar matahari tak mempengaruhi semangat para penggali kubur. Secara bergantian mereka mengayun gagang cangkul untuk memperdalam galian atau merapikan dinding galian.

Ibu dari dua orang anak itu akan dimakamkan di area Blok M tepatnya nomor 129. Di sekitar makam Ani, terdapat makam sejumlah tokoh di antaranya Ali Alatas, Umar Wirahadi Kusumo, Taufik Kemas dan banyak tokoh lainnya. Letaknya, persis di bawah makam Hasri Ainun Habibie

“Makamnya ini di sebelah Bu Ainun memang dikosongin, permintaan Pak Habibie ingin dimakamkan di sebelah istrinya. Di samping lubang makam bu Ani ini juga kosong, mungkin juga buat Pak SBY kalau beliau wafat nanti,” ujar salah seorang penggali kubur yang tidak ingin disebutkan namanya, Sabtu (1/6/2019) sore.

Tak ada kendala berarti, proses penggalian akhirnya bisa diselesaikan sekitar pukul 17.00 WIB. “Tanahnya empuk banget. Mungkin bu Ani banyak amal ibadahnya, wallahu’alam. Kadang ada yang keras banget. Dikasih air juga susah dicangkul. Isinya bebatuan. Tapi ini buat Bu Ani tidak ada kendala,” tutur dia.

Sementara itu, Kasubdit TMP Nasional Utama Iri Sapria, mengatakan pihaknya bersama Garnisun segera mengambil langkah menentukan lokasi yang akan menjadi peristirahatan terakhir almarhumah begitu ia mendapat kabar duka dari Singapura.

“Jadi ini bukan permintaan keluarga, justru kami menyiapkan. Karena kami juga menyiapkan area yang khusus digunakan untuk penghormatan kepada tokoh-tokoh bangsa. Ya, itu ngumpul di makam bu Ani yang sedang digali itu,” ujarnya.

Termasuk soal penentuan lokasi makam, merupakan eputusan pihak pengelola. Sehingga, lokasi tidak sesuai dengan pesanan dari pihak keluarga. “Kecuali kebetulan kalau di sebelahnya kosong, itu bisa digunakan keluarganya atau kerabat. Sejauh ini, masih ada sisa lahan untuk sekitar 200 makam lagi khusus buat tokoh dan pejabat. Ke depan rencananya akan ada pengembangan,” tuturnya.

Menurutnya, almarhumah Ani Yudhoyono mempunyai hak untuk dimakamkan di TMP Kalibata. Namun, untuk jadwal pemakaman, dia mengaku belum mengetahuinya.

“Yang jelas beliau akan dimakamkan secara militer. Beliau kan punya hak. Apalagi beliau peraih Bintang Republik Indonesia Adipradana. Tapi soal jadwalnya, jangan tanyakan ke saya karena saya belum menerimanya,” pungkas dia. (JPC)

Kamis, 30 Mei 2019

Pengacara: Kivlan tidak Pernah Memegang Senjata Setelah Pensiun


INDONESIAOne.Id ■ Kuasa hukum mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Djuju Purwantoro, menyatakan pihaknya akan mengajukan praperadilan dalam kasus dugaan kepemilikan senjata ilegal. Dia beralasan senjata itu hanya untuk berburu babi.

"Rencananya begitu, alasannya normatif, ada aturan. Tapi untuk penangkapan dan penahanan Kivlan tak sesuai aturan," ujar Djuju di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/5/2019).

Djudju menegaskan hal yang dituduhkan kepada kliennya dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No 12/1951 tentang senjata api, tidak sesuai dengan aturan. Alasannya, dia mengklaim Kivlan tidak pernah memiliki maupun menguasai senjata api.

Djuju menyatakan bahwa senjata api yang dimaksudkan itu untuk berburu babi, bukan untuk rencana pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei itu.

Tim kuasa hukum juga akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan Jumat besok. "Pasti, besok kami ajukan. Penjaminnya ada istri, rekan dan pejabat," ucap Djudju.

Kivlan rencananya akan dipindahkan ke Rutan Polisi Militer Guntur, Jakarta Selatan selama 20 hari terhitung sejak hari Kamis ini, usai menyelesaikan berkas acara pemeriksaan dan diperiksa kesehatannya oleh dokter Polda Metro Jaya.

Tim kuasa hukum juga mengupayakan agar Kivlan Zein bisa bebas kurang dari 20 hari. Lantas, Suta Widhya, kuasa hukum Kivlan berpendapat kliennya tidak perlu ditahan.

"Sebenarnya tidak ada alasan untuk menahan, tapi kita ikuti prosedur walau tidak ada bukti-bukti. Kivlan tidak pernah memegang senjata setelah pensiun, dia seorang dosen dan pembicara di berbagai tempat," kata Suta.

Sumber : Antara

RSN Ingatkan Pemerintah Terkait Ancaman Referendum Sultan Yogyakarta dan Kerajaan Nusantara


INDONESIAOne.Id ■ Analis politik senior DR. Rahman Sabon Nama (RSN) meminta agar pemerintah dan elit bangsa, baik yang ada di pemerintahan maupun di partai politik agar mencermati tuntutan referendum dari Raja Yogyakarta serta Kesultanan dan Kerajaan Nusantara. Rahman mengingatkan agar jangan hanya bisa teriak “NKRI harga mati, Indonesia adalah kita dan Aku Pancasila” jawab ancaman tersebut jangan jadi pecundang dan pengecut.
 “Munculnya tuntutan referendum akibat dari kekecewaan mereka atas carut marutnya penyelenggaraan Pemilu 2019”
Menurut Rahman munculnya tuntutan referendum akibat dari kekecewaan mereka atas carut marutnya penyelenggaraan Pemilu 2019 hingga penetapan pemenang pilpres oleh KPU hanya dari Real Count Situng KPU yang dianggap tidak lazim dan penuh misteri pada 21 Mei 2019 lalu.

“Kecewa rakyat tergambar dari unjuk rasa di berbagai daerah mendatangi KPU, Bawaslu, bahkan DPRD menuntut agar mendiskualifikasi pasangan 01. Oleh karenanya para Sultan dan Raja Nusantara semakin tidak percaya bahwa cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945 akan tercapai. Malahan semakin jauh dari harapan di bawah mandat pemimpin Republik Indonesia,” ungkap Rahman melalui keterangan tertulis, Kamis (30/5).

Padahal menurut sejarah, lanjut Rahman, bahwa sebelum 17 Agustus 1945 seluruh tanah dan air nusantara adalah hak milik 140 lebih Raja dan Sultan di seluruh Nusantara.

“Sekarang ketika nusantara menjadi Republik NKRI, siapa pemegang saham Indonesia secara konstitusional pemilik tanah, air, lautan dan daratan beserta isinya? Karena haknya sebagai pemilik awal dan memberikan mandat kepada Soekarno. Tetapi malahan kini, oleh pemimpin Republik NKRI dengan mudahnya melepas SDA untuk dikuasai aseng dan asing. Untuk menyikapi hal itu para Sultan dan Raja berencana akan bertemu di Gedung Proklamasi Jakarta, Kamis hari ini, 30 Mei 2019,” papar Rahman.

Menurut Rahman, mereka para Sultan dan Raja Nusantara telah berangsur menyadari akan menarik kembali mandat atas kekuasaan di masing-masing wilayah kedaulataannya. Karena mandat itu dahulu diserahkan para Kesultanan dan Kerajaan itu kepada Soekarno sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

“Itulah sikap kekecewaan dan penyesalan paling dalam dari Kesultanan dan Kerajaan Nusantara terhadap moralitas dan perilaku pemerintahan Joko Widodo yang dianggap benar-benar telah mengangkangi tegaknya demokrasi, memperkosa nilai universal kebenaran, kejujuran dan keadilan mendasar dalam Pancasila atas penyelenggaraan pemilu 2019 yang bisa berdampak pada perang saudara,” tegasnya.

“Maka para Sultan dan Raja akan menarik mandat pemimpin Republik NKRI melalui referendum dalam menyikapi situasi politik nasional saat ini. Para Sultan dan Raja pun tidak mau bangsa ini dibebani dengan semakin menumpuknya hutang yang dibuat oleh pemimpin Republik NKRI hingga mencapai angka hampir 5000 triliun Rupiah. Maka dari itu Kesultanan dan Kerajaan Nusantara menarik mandatnya,” Rahman menambahkan.

Terkait tuntutan Referendum Sultan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X, Rahman menghimbau Presiden Joko Widodo agar sebaiknya cepat direspon dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri segera menyelesaikan status Keistimewaan Yogtakarta sebelum Oktober 2019.

“Dengan mengembalikan statusnya sesuai UU No. 5 tahun 1974 tentang Keistimewaan Yogyakarta dan penetapan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta,” pinta Rahman.

“Agar kedepan syarat mutlak yang dimiliki seorang Presiden Indonesia tidak cukup pintar saja. Tetapi yang terpenting disamping punya kapabalitas kepemimpinan juga harus punya wawasan kebangsaan dan harus tahu akan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini sangat penting,” pungkas pria asal NTT ini. (Sumber: IM)



Rabu, 29 Mei 2019

MUI Sesalkan Program Ramadhan di TV Diisi Goyangan Erotis


INDONESIAOne.Id ■ Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menegur program Sahurnya Pesbukers dan Pesbukers Ramadhan di ANTV karena goyangan erotis. Tak hanya itu, kini MUI menyoroti program Ramadan yang dinilai tak sejalan dengan tradisi Ramadan.

Wakil Sekretaris Komisi Infokom MUI Elvi Hudhriyah mengatakan program dengan pengisi acara Mamah Dedeh, Abdel Achrian, Ustaz Wijayanto, dan sejumlah nama presenter beken lainnya seperti Irfan Hakim dan Ramzi, itu punya catatan buruk.

Elvi mengatakan acara yang dipandu oleh mereka sebenarnya memiliki konten yang positif. Hanya saja pembawaan yang tidak baik memberikan catatan buruk terhadap program maupun pengisi acara.

"Ada model program positif, seperti AKSI Indosiar dan Qori Indonesia. Tapi disayangkan tampilan host acara yang berasal dari komedian tercatat melakukam aksi yang tidak patut, seperti rayuan pada lawan jenis dan ejekan fisik," kata Elvi.

Elvi lalu memberikan contoh seperti apa yang dilakukan oleh Abdel saat memandu acara Qori Indonesia di RTV. MUI menilai Abdel mengeluarkan kata yang tidak patut yakni berupa rayuan untuk peserta perempuan.

"Itu kan acara di RTV acara Qori, acara Qori ini menampilkan para qari-qariah pembaca Alquran dengan tilawah yang bagus, juri-jurinya internasional. Nah ini pembawa acaranya komedian, jadi apapun dibikin komedi sama dia. Misalnya ada peserta wanita yang cantik lalu kemudian kayak dirayu itukan enggak etis. Sedangkan itu acara sakral acara baca Alquran," tutur Elvi.

Menurutnya, faktor pemandu acara yang berlatar belakang seorang komedian juga dapat memberikan dampak tidak baik terhadap program dan konten acara.

"Kontennya bagus cuma dibumbui lawakan yang tidak bernilai. Itu kadang-kadang banyak sisipan-sisipan candaan yang tidak mendidik," ucapnya.

Sedangkan untuk Mamah Dedeh dalam acara Curhat Dong Mah di Indosiar, MUI menilai kualitas jawaban Mamah Dedeh mengenai hukum posting kegiatan ibadah di media sosial bersifat dangkal. Mamah Dedeh juga masih menggunakam dialek khas daerah asal saat melafalkan huruf hijaiyah dalam ceramahnya.

"Kualitas jawaban Mamah Dedeh mengenai hukum posting kegiatan ibadah di media sosial bersifat dangkal, generalisasi, dan vonis. Bacaan lafaz huruf fa menjadi pa," tandas Elvi.

Adapun hasil pemantauan terhadap acara Ramadan di televisi saat sahur dan menjelang berbuka puasa itu telah dilakukan MUI sejak awal Ramadan hingga hari ke-20. Pemantuan dilakukan kepada 16 stasiun televisi dengan melibatkan 20 orang pemantau dari pihak MUI.

Sumber : solopos



Satgas Yonif PR 328 Kostrad Wujudkan Toleransi Antar Umat Beragama di Tapal Batas


INDONESIAOne.Id ■ Dalam rangka meningkatkan jiwa toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada bulan suci Ramadhan, personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif PR 328 Kostrad melakukan karya bakti membersihkan gereja Mahanaim Kampung Yetti, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Selasa (28/05).

Dansatgas Pamtas Yonif PR 328 Kostrad, Mayor Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr (Han) mengatakan bahwa kegiatan karya bakti ini untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja yang ada di Kampung Yetti.

“Gereja Mahanaim merupakan gereja satu-satunya di Kampung Yetti yang masih digunakan oleh Warga Kampung Yetti untuk melaksanakan ibadah rutin,” ujarnya.

Dilanjutkan oleh Dansatgas bahwa gereja Mahanaim merupakan gereja ke-2 yang dibangun di Kampung Yetti, “Sebelumnya ada satu gereja lagi, namun karena faktor usia dan cuaca yang lama tidak terawat jadi gereja tersebut kini rusak dan tidak bisa digunakan, sehingga gereja Mahanaim yang dibangun dengan dana kampung dan dana Yayasan Clasis akhirnya berdiri gereja ini,”  tambahnya.

“Oleh karena itu, untuk menjaga bangunan dan lingkungan gereja, personel Pos Yetti yang dipimpin oleh Lettu Kav Hendry J. Pasalbessy melaksanakan kegiatan karya bakti,” pungkasnya.

Ketua Jemaat Gereja Mahanaim Bapak David Agung dan masyarakat Yetti pun mengucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan karya bakti yang dilaksanakan kepada TNI khususnya personel Satgas Yonif PR 328 Kostrad.

■ RED/Penkostrad

TNI/Polri di Ngawi Pastikan Kesiapan Pengamanan Idul Fitri

  TNI/Polri di Ngawi Pastikan Kesiapan Pengamanan Idul Fitri

INDONESIAOne.Id ■ TNI/Polri di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur bersinergi dalam rangka mewujudkan keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 M, personel TNI/Polri bersama Pemda setempat menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2019. Rabu (29/5/2019).

“Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang sangat penting bagi umat Islam, sehingga sudah seharusnya patut dijamin keamanan dan kenyamanan pelaksanaanya,” ujar Danyonarmed 12 Kostrad, Mayor Arm Ronald, F. Siwabessy.

Selama berlangsungnya pengamanan, kata almamater Akademi Militer tahun 2002 ini, TNI ditugaskan untuk memback up pihak kepolisian. “Ini salah satu wujud sinergitas institusi TNI/Polri dalam pengabdiannya kepada masyarakat,” tandasnya.

Selain itu juga Mayor Ronald menegaskan bahwa fokus akan pengabdian kepada masyarakat juga merupakan wujud pengamalan Sapta Marga TNI dan Tri Brata Polri menuju kepada Indonesia yang aman, damai dan sejahtera.

■ RED/Penkostrad

Selasa, 28 Mei 2019

KPK OTT Pejabat Imigrasi NTB, Terkait Izin Tinggal WNA


INDONESIAOne.Id ■ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak Senin (27/5) malam hingga Selasa (28/5) dini hari. Dari operasi senyap tersebut, tim lembaga antirasuah mengamankan delapan orang dari unsur pejabat dan penyidik imigrasi serta pihak swasta.

“Sampai pagi ini delapan orang dibawa ke Polda setempat untuk dilakukan pemeriksaan awal,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief saat dikonfirmasi, Selasa (28/5).

OTT yang dilakukan di daerah NTB tersebut menindaklanjuti informasi masyarakat terkait adanya dugaan praktik suap pada pejabat imigrasi. KPK juga turut mengamankan uang ratusan juta dari OTT tersebut.

“Adanya dugaan pemberian uang pada pejabat Imigrasi setempat terkait dengan izin tinggal WNA di sana,” ucap Laode.

Oleh karena itu, KPK akan menentukan sikap selama 24 jam terkait status hukum para pihak yang diamankan.

“Sesuai hukum acara, KPK diberikan waktu 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. Informasi lebih lengkap akan disampaikan saat konferensi pers di KPK,” pungkasnya. (jpg)

© Copyright 2017 INDONESIA One | All Right Reserved